KONSEP PENYULUHAN KP DI ASIA TENGGARA


Oleh: Tatang, S.St.Pi.

Sektor perikanan memiliki kekhasan dibanding sektor pertanian dan kehutanan.  Kekhasan tersebut diantaranya berkaitan dengan karakteristik sumber daya alam dan lingkungan yang dihadapi terutama dalam usaha perikanan tangkap, sifat komoditas yang diusahakan,  dan perilaku pelaku utama dan usaha dalam menghadapi perubahan.  Kualitas lingkungan yang menjadi habitat ikan, kondisi sumber daya pesisir, perairan, dan lahan yang berubah dengan cepat, berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.  Untuk wilayah di Asia Tenggara, dari 10 negara yang tergabung di ASEAN, Indonesia merupakan negara terbesar dengan jumlah pulau mencapai 13000 (Hasil Survei terkini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010 ).

Fokus kebijakan penyuluhan di beberapa negara ASEAN berkaitan dengan potensi sumber daya perikanan, kebutuhan, kapasitas sumber daya manusia, dan pola kerja sama antara lembaga penelitian dengan penyuluhan.  Indonesia, cukup terkemuka dengan pengalaman menerapkan beragam pendekatan penyuluhan sejak zaman pra kemerdekaan sampai zaman milenium ini.  Bahkan, Indonesia merupakan negara yang menjadi panutan dalam penerapan metode Sekolah Lapang.  Metode ini menjadi teladan bagi beberapa negara baik di Asia maupun di Afrika.  Namun, disamping kepopuleran Indonesia dalam Sekolah Lapang dan keberhasilan dalam menerapkan beragam metode baik yang berfokus pada transfer teknologi maupun metode yang lebih berfokus kepada transformasi perilaku (tidak semata transfer teknologi), perkembangan penyuluhan di Indonesia pada akhir 1990 sampai saat ini berfluktuatif.  Hal ini berkaitan dengan komitmen para pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam membangun manusia melalui pendekatan pendidikan non formal.

Konsep penyuluhan baik di Indonesia maupun di negara ASEAN lainnya berpijak kepada tiga pilar sebagai berikut. Pertama, penyuluhan merupakan penyelenggaran sistem pendidikan non formal secara berkelanjutan.  Kedua, terjadinya transformasi perilaku pada subyek penyuluhan.  Ketiga, adanya pesan/informasi baik berupa inovasi, alternatif solusi, atau perubahan situasi ke arah yang lebih baik atas kondisi yang dihadapi.  Dengan demikian, penyuluhan berupaya menjawab persoalan perilaku (behaviour), bukan yang lain. Di lapangan, sering diungkap, ada “persoalan kekurangan modal”.  Solusinya bukanlah pada pemberian dana secara cuma-cuma, tetapi penyuluh dan pelaku utama perlu bersama-sama menemukan masalah perilaku berkaitan dengan persoalan tersebut.  Dari analisis yang dilakukan bersama, dapat diketahui masalah perilaku yang dapat menjadi program pembelajaran dalam penyuluhan.  Misalnya, kekurangan modal disebabkan oleh kesulitan mengakses sumber pendanaan karena tidak dimilikinya aset oleh pelaku utama sebagai agunan, ketidak seimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran, terjerat hutang dan sebagainya.  Analisis persoalan perlu dilakukan dengan cepat dan ini dapat dilakukan apabila penyuluhan di lapangan berjalan secara berkesinambungan.  Dengan demikian, penyuluhan berjalan secara efektif dan efisien, karena program yang sesuai dengan konteks yang dihadapi.

Di sisi lain, terdapat beragam pemaknaan tentang penyuluhan, ada yang menganggap penerangan, ceramah, dan sosialisasi saja sudah identik dengan penyuluhan.  Ada yang beranggapan, penyuluhan adalah pemaksaan, dan merupakan ‘obat’ atas beragam persoalan manusia.  Undang-undang Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, memberikan batasan penyuluhan sebagai  “proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.”   Jadi, penyuluhan sesungguhnya upaya pengembangan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha agar mandiri, untuk hidup lebih sejahtera secara berkelanjutan.  Edukasi merupakan pendekatan penyuluhan.

 Di Asia Tenggara, sejak tahun 1967 telah berdiri Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). SEAFDEC beranggotakan Brunei Darussalam, Jepang, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.  Mandat SEAFDEC adalah mempromosikan pembangunan perikanan di Asia Tenggara.  Sesuai dengan topik makalah yang ditentukan dalam Lokakarya yakni tentang Konsep Penyuluhan di Beberapa Negara Tenggara, maka makalah ini menyajikan Konsep Penyuluhan perikanan di Asia Tenggara.  Konsep tersebut didasarkan kepada pengalaman beberapa negara di Asia tenggara dalam penyelenggaraan penyuluhan.  Makalah disajikan dalam sistematika berikut.  Diawali dengan (i) Pendahuluan, (ii) Penyelenggaraan Penyuluhan di Beberapa Negara Asia Tenggara: Peluang dan  Tantangan yang Dihadapi, dan (iii) Penutup.  Diharapkan tulisan ini dapat menginspirasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan penyuluhan perikanan untuk mengembangkan konsep penyuluhan perikanan yang relevan dengan kondisi  Indonesia, namun luaran program dan kegiatan penyuluhan perikanan memiliki daya saing yang tinggi.

Referensi: Makalah Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. Seminar Penyuluhan Perikanan di STP Jurluhkan Bogor Tahun 2011

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s