Penyelenggaraan Penyuluhan Di Asia Tenggara


Oleh: Tatang, S.St.Pi.

Di Malaysia, istilah penyuluhan dianalogikan dengan perluasan dengan mekanisme penyelenggaraan yang hampir serupa dengan di Indonesia.  Lingkup penyuluhan perikanan di Malaysia meliputi upaya peningkatan produktivitas, peningkatan sosial ekonomi rumah tangga,  pengelolaan lingkungan, dan penguatan kelembagaan.

Di Vietnam,  seperti di Indonesia, istilah penyuluhan juga dikaitkan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia.  Center of Fisheries Extension Republik Sosialis Vietnam pernah bekerjasama dengan KKP pada Desember 2008.  Pusat Penyuluhan Perikanan di Vietnam berhasil mengembangkan perikanan melaui penyuuhan di sepanjang Sungai Mekong.  Usaha perikanan dengan budidaya patin di Sungai Mekong tersebut telah dimulai sejak tahun 2000.  Budidaya patin di sepanjang Sungai Mekong melalui penyuluhan cukup berhasil.  Selain penyelenggaraan penyuluhan perikanan budidaya yang dirancang khusus untuk karakteristik Sungai Mekong dan kondisi masyarakat setempat, keberhasilan didukung pula oleh infra struktur yang disediakan dan dirawat untuk kelangsungan budidaya patin.  Vietnam berhasil melampaui Indonesia dalam produksi patin,  ada di urutan ketiga, sesudah China dan India.  Indonesia berada di urutan keempat, padahal pada tahun 2003, Indonesia masih lebih unggul dalam jumlah produksi patin (FAO, 2009).

 Di Thailand, penyuluhan perikanan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam usaha  budidaya dan perikanan tangkap.  Di Filipina, penyuluhan perikanan digalakkan kembali untuk membantu meningkatkan stabilitas pangan, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat  melalui pembelajaran dalam penyuluhan.  Pemerintah Filipina menyelenggarakan pelatihan baik untuk aspek teknik, sosial, maupun ekonomi dalam program pengembangan budidaya ikan di air payau.

Kegiatan perikanan berhadapan dengan karakteristik sumber daya yang dinamik dengan batas-batas wilayah yang kadang tidak sejelas sebagaimana ditemui di bidang pertanian dan kehutanan.  Implementasi kebijakan penyuluhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perikanan sangat berkaitan dengan kemampuan “manajer pemerintahan” merealisasikan strategi yang dirancang dengan mensinergiskan berbagai unsur dalam sistem perikanan.

 Informasi terkini, dalam konferensi ASEAN-SEAFDEC di Thailand pada 6 June 2011 tentang Perikanan berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan  2020 “Fish for the People 2020” dengan fokus bahasan pada  Adaptasi terhadap Lingkungan yang Berubah, ada delapan tema yang didiskusikan yakni:

 “i) enhancing governance in fishery management; ii) sustainable aquaculture development; iii) ecosystem approach to fisheries; iv) post-harvest and safety of fish and fisheries products; v) emerging requirements for trade in fish and fisheries products; vi) climate change adaptation and mitigation towards food security; vii) livelihood among fishing communities and prospects of employment in fisheries-related activities; and viii) sustaining food supply from inland fisheries.”

Diharapkan diantara negara ASEAN dapat tergalang kerjasama yang lebih erat dalam pengembangan perikanan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN 2015.   Lembaga lain yang juga memiiki kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya yang hidup di perairan  yakni WorldFish (sebelumnya International Center for Living Aquatic Resources Management atau ICLARM) aktif melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk pengelolaan perikanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberlanjutan pembangunan perikanan memerlukan dukungan peran manusia sebagai pengelola.  Dalam kaitan ini, Charles (2001) mengemukakan bahwa perikanan sebagai sebuah sistem humanistik.  Di dalamnya tergalang interaksi antara sub sistem alam, manusia, dan manajemen (Gambar 1).  Dengan demikian, kebijakan pembangunan perikanan harus melingkupi keterkaitan antar elemen sistem perikanan tersebut. Implikasinya, sistem penyuluhan perlu dibangun secara cermat dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai komponen sistem perikanan.

 Pengembangan konsep penyuluhan di negara Asia Tenggara dibangun atas pemahaman akan esensi penyuluhan itu sendiri, yakni sebagai sistem pendidikan non formal untuk terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bagi kualitas hidup masyarakat (pelaku utama dan pelaku usaha).  Selain itu, konsep penyuluhan perlu mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan fisik, dukungan lembaga dan kelembagaan penyuluhan (termasuk arah kebijakan pembangunan), lingkungan sosio-budaya, dan pengutamaan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.  Pertimbangan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan menjadi penting, agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem penyuluhan perikanan perlu memahami keunikan kondisi sosio ekonomi dan budaya masyarakat, karakteristik sumber daya perikanan,  inovasi teknologi  tepat guna dan ramah lingkungan, karakteristik ekosistem perairan, ketersediaan lahan untuk budidaya ikan, status kepemilikan lahan dan penguasaannya, dan peluang bermitra dengan penyuluh swadaya dan swasta.

 

 

Beberapa situasi yang dihadapi oleh masyarakat perikanan, terutama oleh nelayan, adalah teknologi penangkapan ikan yang belum dapat bersaing dengan kapal-kapal dari Jepang dan Korea.  Bahkan, nelayan dari beberapa negara ASEAN cenderung hendak menguasai daerah tangkapan ikan.  Selain itu, perlindungan terhadap keamanan nelayan dalam melaut masih terbatas. Nelayan Indonesia kerap memperoleh perlakuan yang kurang adil dari negara lain.

Dalam budidaya perairan (sea farming), tantangan yang dihadapi diantaranya adalah perubahan lingkungan perairan yang cepat, baik karena pengaruh alam maupun manusia.  Bencana alam, limbah beracun, dan penyakit ikan turut berdampak terhadap usaha perikanan.   Pengembangan kerja sama riset untuk peningkatan kualitas perikanan dan pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah, serta perluasan jaringan pemasaran dapat digalang diantara negara ASEAN.  Kejelasan peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak  dalam kerjasama penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian sangat penting.  Selain itu, penelitian yang dilaksanakan perlu didasarkan kepada kebutuhan pelaku utama, agar hasil-hasilnya dapat lebih mengena untuk ditindaklanjuti melalui  penyuluhan

 Mutu produk perikanan yang dihasilkan oleh negara di Asia Tenggara bervariasi dari sisi penanganan bahan baku, teknologi proses, keamanan pangan, dan penanganan produk.  Pasar yang terbatas juga menjadi kendala  bagi pengolah skala rumah tangga dalam distribusi hasil perikanan.  Kapasitasi sumber daya manusia melalui peran penyuluh dan penyelenggaraan penyuluhan dengan pendekatan yang tepat menjadi penting.  Penyuluh perikanan baik dari pemerintah, swasta, dan swadaya dapat membina wadah bersama untuk menggalang proses pembelajaran masyarakat pelaku utama.  Misalnya untuk pelaku utama pengolahan hasil perikanan, di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN lainnya, usaha pengolahan hasil perikanan berlangsung dalam skala rumah tangga, mayoritas kaum perempuan berkiprah dalam usaha ini.  Implikasinya, jumlah penyuluh perikanan perempuan perlu ditambah, mengingat persoalan yang dihadapi oleh perempuan pengolah terkadang tidak hanya terkait dengan aspek produksi, tetapi juga isu domestik.  Rekrutmen dan pembinaan perlu dilaksanakan dengan jelas.

 Pengelolaan usaha perikanan secara individu terkadang terkendala oleh risiko dan ketidakpastian.  Mengantisipasi hal ini, penyuluh perikanan perlu memiliki program pengorganisasian masyarakat dalam wadah yang dikembangkan oleh pelaku utama itu sendiri.  Peran penyuluh dalam pengembangan wadah kelompok ini lebih banyak sebagai fasilitator dan motivator.  Diharapkan pemimpin dan anggota kelompok memiliki kesatupaduan langkah untuk maju bersama.  Penyuluh perlu memfasilitasi program kerja kelompok melalui pertemuan-pertemuan yang terjadwal yang disepakati, mengembangkan kemampuan kelompok dalam berinovasi, memperluas jaringan pemasaran, kerjasama, dan keberlanjutan kelompok.

Komitmen dan dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah, kerjasama dengan swasta, dan pelibatan masyarakat menjadi penting bagi pengembangan penyuluh perikanan.  Masing-masing pihak perlu memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam konteks transformasi perilaku pelaku utama baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan fisik dari sistem perikanan.  Pelaku usaha dapat berperan sebagai mitra pelaku utama melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan baik pelaku utama maupun pelaku usaha.

Mempertimbangkan uraian di atas, level-level intervensi yang dapat dilakukan dalam penyuluhan perikanan di Asia Tenggara meliputi:

(i)                 Individu (peningkatan kemampuan diri untuk keberdayaan, dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental);

(ii)               Kelompok (rumah tangga, organisasi, kelompok komunitas);

(iii)             Organisasi (manajemen organisasi nelayan, pembudidaya, pengolah; pengembangan kemampuan negosiasi, kerjasama baik dalam penyediaan input, pengembangan inovasi dan teknologi proses, maupun dalam pengembangan pemasaran hasil usaha perikanan, dalam bentuk produk maupun jasa)

(iv)             Masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam usaha perikanan tangkap yang melintas batas perairan antar negara (selain pemahaman akan peraturan Illegal Unreported-Unregulated Fishing, diperlukan peran advokasi kebijakan antar negara untuk pengaturan pengelolaan perikanan, mengingat beberapa kasus pelanggaran oleh nelayan asing terjadi di wilayah Indonesia).

Peluang dan tantangan penyuluhan di Asia Tenggara berkaitan dengan kondisi fisik, kelembagaan pengelola usaha perikanan, peran penyuluhan (termasuk di dalamnya dukungan pemerintah, kejelasan peran dan fungsi lembaga penyuluhan, pendekatan dan metode penyuluhan, dan kompetensi penyuluh), pengembangan organisasi pelaku utama dan usaha, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi atas kinerja keseluruhan sub sistem perikanan.  Dengan demikian, peluang penyuluhan sangat besar untuk turut berperan dalam transformasi perilaku pelaku utama dan usaha untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan-perikanan yang tidak semata untuk pencapaian target produksi, tetapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 Penyuluhan sering disebut sebagai ujung tombak dalam program pembangunan, dan  sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang melandasi kegiatannya.  Inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan pelaku utama memerlukan peran serta pelaku utama sebagai nara sumber dalam menemukan inovasi yang tepat.  Pendekatan penyuluhan semacam ini merupakan alternarif yang dapat dikembangkan mengingat keterbatasan jumlah penyuluh perikanan PNS yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Artinya peran penyuluh swadaya sebagai mitra sejajar dapat dikembangkan.  Di sisi lain, eksistensi penyuluh swasta yang berasal dari perusahaan dapat lebih fleksible dalam mengusahakan perubahan atas situasi yang dihadapi pelaku utama.  Artinya, orientasi bisnis perlu didukung oleh orientasi sosial, sehingga penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memilih pola penyuluhan dengan pendekatan yang relevan, bukan charity semata.  Terkaitan dengan peran penyuluhan untuk masa depan, Alex, Zipd, dan Byerlee (2001) mengidentifikasi beberapa tipe layanan penyuluhan dan karakteristik yang dimiliki

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s