RUMUSAN LOKNAS BUHBANGPOK PUKP (Cipayung, 18 Desember 2011)


Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Puri Ayuda Resort, Jl. Raya Puncak Cipayung – Sirnagalih, Megamendung – Bogor dihasilkan rumusan Lokakarya Nasional Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang dilaksanakan sejak tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2011, dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan KP dan dihadiri oleh 33 orang perwakilan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan pada 33 propinsi serta 91 orang penyuluh perikanan sebagai perwakilan Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

  1. A.   KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN (PRA-LOKAKARYA NASIONAL)

Pelaksanaan Lokakarya Nasional Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ini merupakan resultante dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan yakni:

  1. Penyiapan draft Keputusan Menteri yang telah dibahas lingkup Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Biro Hukum dan Organisasi sebanyak 3 kali pertemuan;
  2. Sosialisasi draft dan masukan dari 33 orang perwakilan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan pada 33 propinsi serta 41 orang penyuluh perikanan sebagai perwakilan Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan pada tingkat kabupaten/kota pada tanggal 11-13 Oktober 2011 di Bandung;
  3. Uji coba penerapan di Yogyakarta dan kegiatan lapangan di Kabupaten Sleman pada 25-28 Oktober 2011 yang diikuti oleh 124 orang perwakilan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan pada 33 propinsi serta Dinas/Unit Instansi yang menangani penyuluhan perikanan di 91 kabupaten/kota, dengan hasil kelayakan penerapan substansi kepmen di tingkat lapang, sekaligus mendapatkan masukan penyempurnaan.
  4. Pembahasan draft sesuai masukan dari berbagai pertemuan, sosialisasi, dan uji coba di Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 Nopember 2011, dan hasilnya diajukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan.
  5. Implementasi penggunaan draft di 74 kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember-5 desember 2011 dengan rata-rata 20 kelompok/ kabupaten/kota yang diklasifikasi sesuai substansi materi draft Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya hasil-hasil tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional.
  6. B.   BAHAN PENYEMPURNAAN KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
    1. Kriteria penilaian yang ada hanya bisa diaplikasikan untuk kelompok budidaya saja, dan untuk kelompok nelayan, poklahsar, kugar dan pokmaswas perlu ada penambahan kriteria penilaian yang lain (yang lebih spesifik).
    2. Penyeragaman piagam pengukuhan kelas kelompok pelaku utama perikanan (KPUP) meliputi warna, dan logo yang tercantum.
    3. Untuk pembiayaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan perlu ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah secara proporsional.
    4. Format Berita acara penilaian kelas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan belum ada keseragaman, dan harus segera disiapkan.
      1. Koreksi pada nilai jenis, indiktor dan komponen penilaian  II.4.d dan II.5.d, nilai yang tercantum adalah 30, harusnya 0 (nol).
      2. Koreksi pada Draft Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yaitu, pada nilai jenis, indikator dan komponen III.A.e.f.g.h seharusnya III.A.a.b.c.d Pada Rancangan Keputusan Menteri bab IV pengembangan kelembagaan, pada point F. Penilaian dan pengukuhan kelas kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan di jelaskan aspek penilaian ada 5 jenis kemampuan dan 50 indikator, jika dicermati lagi aspek penilaian ada 5 jenis dan 42 indikator.
  7. C.   HAL-HAL LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYULUHAN
    1. Bentuk pengukuhan terhadap kelompok-kelompok yang telah dinilai untuk sementara dilakukan dengan cara memberikan Surat Keterangan dari instansi terkait hingga peraturan tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan diterbitkan.
    2. Kegiatan revitalisasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan mampu memberikan motivasi, baik untuk penyuluh maupun pelaku utama perikanan untuk lebih meningkatkan eksistensinya.
    3. Perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terkait dengan penganggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
    4. Pemberian reward/penghargaan bagi kelompok yang sudah dikukuhkan dan berprestasi.
    5. Penilaian kelas kelompok yang memenuhi standar harus dihadiri oleh pengurus dan anggota yang bersangkutan.
    6. Kegiatan inisasi/revitalisasi dimasukkan dalam programma penyuluhan pada masing-masing jenjang administrasi pemerintahan.
    7. Inisiasi/Revitalisasi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Perikanan sangatlah penting untuk menata kembali kelembagaan pelaku utama perikanan. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dapat meningkatkan kemampuan pelaku utama dalam merencanakan kegiatan perikanan, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengakses kelembagaan, kemampuan wirausaha, sehingga menjadikan pelaku utama yang mandiri.
    8. Proses penumbuhan kelembagaan pelaku utama diutamakan sesuai dengan aturan dan bertumpu pada unsur ikatan-ikatan emosional yang sifatnya mental bukan hanya pada parameter unsur-unsur formal (cenderung fisik) seperti: umur, jenis kelamin, jenis usaha, wilayah administratif dan lain-lain.
    9. Pelaksanaan penilaian memungkinkan dengan dua cara yaitu dengan penilaian mandiri dan penilaian oleh petugas, hal ini untuk menyelaraskan penilaian.
  8. D.   RENCANA TINDAK LANJUT
    1. Perlu ada upaya untuk melegalkan kelompok-kelompok pelaku utama yang telah ada agar diakui sebagai kelompok perikanan melalui mekanisme pengukuhan.
    2. Untuk tahun 2012 dan selanjutnya sudah harus terlaksana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok, yang perlu diiringi dengan membangun mekanisme registrasi kelompok pelaku utama perikanan secara nasional dalam rangka pemutakhiran data kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat daerah sehingga data kelembagaan pelaku utama perikanan di daerah dapat menjadi lebih valid.
    3. Perlu peraturan turunan untuk masing-masing jenis kelompok (KUB, Poklahsar, Kugar dan Pokmaswas) sebagai dasar penilaian, yang diterbitkan dalam bentuk Petunjuk Teknis oleh masing-masing Eselon I terkait.
    4. Perlu adanya sosialisasi Kepmen KP tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok secara menyeluruh kepada penyuluh perikanan pada berbagai kesempatan.
    5. Semua kelompok pelaku utama perikanan akan dinilai kembali setelah terbitnya Kepmen KP tentang penumbuhan dan pengembangan kelompok.
    6. Bimbingan teknis untuk penyuluh perikanan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pelaku utama perikanan agar menjadi kuat, mandiri dan berdaya saing.
    7. Perlu adanya kesamaan Persepsi mengenai 5 Indikator Kelas Kemampuan Kelompok, sehingga diperlukan peran serta semua pihak untuk menyelesaikan legislasi ini agar segera terbit dan dapat memberikan pemahaman kepada penyuluh perikanan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Demikian rumusan ini dibuat untuk selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti.

 

Cipayung, 8 Desember 2011

 Tim Perumus,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s