EXECUTIVE SUMMARY KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa kelembagaan pelaku utama difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

Rumusan pasal diatas merupakan reduksi realitas sosial dari ekspektasi yang tinggi terhadap keberlangsungan kelompok untuk mengorganisasikan dirinya dalam pengembangan bisnis perikanan, peningkatan pendapatan dan utamanya adalah kesejahteraan dengan memerhatikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang komprehensif.

Berkorelasi dengan hal tersebut, kondisi kekinian menunjukkan bahwa ditengah masyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama perikanan, namun demikian masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelola secara tradisional dengan lokasi tersebar secara parsial berikut derivasi kelemahan lainnya. Menyikapinya, mutlak diperlukan pembinaan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui revitalisasi penyuluhan perikanan dengan menata kembali sistem kelembagaan penyuluhan perikanan. Formula yang diterapkan adalah fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan dalam bentuk pengelolaan dan pembenahan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan dapat dilaksanakan melalui inisiasi dan kemandirian dalam pengembangan kegiatan penyuluhan perikanan. Secara implementatif upaya pemberdayaan tersebut memerlukan adanya kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa pada kondisi dan tempat yang berbeda. Koheren dengan hal tersebut, maka Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ini memiliki urgensi yang penting dan sangat diperlukan.

Lebih dalam, pemetaan dan klasifikasi kelembagaan pelaku utama diejawentahkan dalam proporsi konformitas terhadap pedoman ini. Mengingat eksistensi kelembagaan pelaku utama yang telah ada sangat beragam dan tidak mungkin dinegasikan, maka  kondisi ideal hanya dapat tercipta manakala semua stakeholder secara kondusif mengacu pada konkretisasi pedoman ini sebagai acuan utamanya.

Kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Sebaran kelembagaan pelaku utama tersebut meliputi: KUB yang dibentuk oleh nelayan; POKDAKAN yang dibentuk oleh pembudi daya ikan; dan POKLAHSAR yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. KUGAR yang dibentuk oleh petambak garam; POKMASWAS  yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sementara, kelembagaan pelaku utama perikanan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelas dengan memerhatikan pada: Penguasaan teknologi; Pengorganisasian; Skala Usaha; Kemampuan Permodalan; Kemitraan/Kerja sama; dan Akses informasi pasar.

Berdasarkan tolok ukur tersebut, kelembagaan pelaku utama kegiatan perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350; Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650; Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan, dengan batas nilai skoring     651 s.d. 1.000.

Setelah dapat tumbuh dan berkembang, selanjutnya perlu optimalisasi mekanisme pengukuhan, yakni pemberian penghargaan/penetapan peningkatan kelas kemampuan kelompok berdasarkan jenis kemampuan dan indikator yang telah diidentifikasi/diverifikasi oleh tim penilai. Melalui penghargaan tersebut ekspektasinya tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan kelembagaan bisnis perikanan, sehingga mampu berperan dalam membangun usaha kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi, serta dalam melestarikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pengukuhan dan/atau pengakuan terhadap kelembagaan  pelaku utama merupakan salah satu bentuk penghargaan atas karya dan prestasi yang telah dicapai kelompok sekaligus merupakan kebanggaan tersendiri bagi para anggota kelompok agar dapat menumbuhkan motivasi yang lebih besar untuk belajar lebih giat, bekerja lebih erat dan berusaha lebih efektif dalam usaha menigkatkan produksi dan pendapatannya secara berkelompok.

Iklan

2 Comments Add yours

  1. IPUNG_Penyuluh Perikanan Bangka Tengah berkata:

    Kami mengalami kendala dalam penentuan pelaku usaha perikanan apakah masuk pemula, madya atau utama??
    Bagaimana kriterianya?? lantas siapa yang berhak menilai bahwa di terkatagori pemula, madya atau utama??
    Mohon bantuannya agar memudahkan kami dalam mengidentifikasi kelompok binaan kami…

    Suka

  2. suksesmina berkata:

    Asslm. Semuanya ada pada Legislasi kita yang telah dapat mengenai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2012 Mengenai Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, mudah-mudahan minggu depan (tanggal 20 April 2012) sudah bisa di sebar melalui email.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s