“Mengembalikan Citra Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan”


Kelembagaan Pelaku Utama sebagaimana yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Kelembagaan Pelaku Utama dalam hal ini sering disebut kelompok pelaku utama (walaupun ada gabungan kelompok, asosiasi, dan koorporasi) menjadi andalan pemerintah dalam membangun system penyuluhan melalui sasaran antara yaitu kelompok pelaku utama perikanan. Kelompok yang dibangun mengedepankan manfaat internal kelompok sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, pemupukan modal dan fungsi-fungsi strategis lainnya.

Peran dan fungsi kelembagaan ini belakangan mengalami kemunduran pada titik yang cukup mengkhwatirkan. Bahkan ada anggapan kelompok perikanan seperti ini hanya ada ketika ada bantaun dari pemerintah, setelah bantuan tidak ada kelompok pun bubar tidak jelas keberadaannya. Mengapa hal ini sampai terjadi? Ada beberapa hal sebagai alasan untuk menjawab pertanyaan ini.

Tidak adanya aturan/legislasi

Sejak eksisnya Penyuluhan Perikanan yang secara nyata sejak terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :Per/19/M.Pan/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka belum ada pengaturan yang jelas mengenai kelembagaan pelaku utama sesuai yang amanahkan oleh undang-undang. Kondisi ini mendorong kelembagaan pelaku utama (kelompok) menjadi kehilangan arah dan haluan, hal yang sama dialami oleh Penyuluh Perikanan. Pada masa itu sulit untuk menginisiasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama yang menjadi bagian dari tugas penyuluh perikanan sesuai dengan jenjangnya. Apabila akan merujuk pada aturan sebelumnya menggunakan aturan pada Kementerian Pertanian jelas sudah berbeda madzhab, aturan sudah jelas bahwa harus ada aturan turunnanya berupa Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada kurun waktu 2008 sampai dengan diterbitkannya Kep Men 14 Tahun 2012; bahkan jauh sebelum itu sebelum terbitnya UU 16 Tahun 2006 Tentang SP3K, kelembagaan ini sudah mulai kehilangan arah dan orientasi. Bersyukur pada tanggal 29 Maret 2012, terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Adanya peraturan ini menjadi titik cerah dalam menata kembali kelembagaan pelaku utama yang lebih baik dan bermartabat.

Kebijakan yang mementingkan program

            Lemahnya penataan kelembagaan pelaku utama oleh masyarakat perikanan, menjadikan kelompok dengan mudah diitervensi oleh pihak luar. Banyaknya bantuan yang masuk melalui kelembagaan/kelompok memunculkan masalah baru, yaitu kegagalan program. Banyak program-program pemerintah yang dialokasikan kepada kelompok pelaku utama mengalami banyak kendala, sebagai akibat lemahnya kelembagaan kelompok. Disisi lain banyak kegiatan yang hanya mementingkan realisasi program daripada pembinaan yang berkesinambungan, sehingga banyak kelompok bertahan sampai kegiatan proyek/bantuan berakhir dan tamat juga usia kelompok sebelum program yang diberikan pemerintah berkembang dengan baik/kelompok bisa mengembangkan usahanya.

            Memang konsisi ini sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan pemikiran semua pihak untuk membangun kelembagaan pelaku utama dengan perlakuan yang baik dan mendidik dari pengambil kebijakan. Kelembagaan harus dibangun beradasarkan visi yang jelas dan dipahami oleh semua anggota kelompok, adanya sikap saling menghormati, tolransi, saling memahami dan hal-hal lain yang sifatnya ikantan mental (afinitas) sehingga kelembagaan tersebut betul-betul kokoh dan mengakar. Kelembagaan seperti ini yang bisa mendapatkan dorongan dari pemerintah maupun secara mandiri akan mampu berkembang menjalankan visi dan misinya.

Tidak ada data base kelembagaan pelaku utama

            Untuk menentukan sebuah kebijakan yang terukur dan tepat pada sasaran, harus ada data yang disepakati oleh semua orang. Data sedapat mungkin bisa diakses siapapun; baik penyuluh perikanan; pelaku utama; BP4K; Bakorluh; Pejabat Pusat; Menteri dan pihak manapun. Kelembagaan pelaku utama selama ini belum memiliki data base yang jelas, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

            Data ini akan sangat penting dan menjadi kunci ketika kelompok diinisiasi untuk mengembangkan kegiatan dari pemerintah. Ketika datanya jelas pemerintah memiliki pilihan untuk menentukan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan (bisa berdasarkan kelasnya; berdasarkan nilainya; berdasarkan usia kelompok, dll). Penyuluh perikanan sebagai pendamping kelompok akan terbantu dengan data base ini karena dengan mudah melakukan pembinaan dan memberikan evaluasi perkebangan kelompok binaan.

            Pada tahun 2011 Pusat Penyuluhan KP Badan Pengembangan SDM KP telah membuat Simluh KP (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan) yang salah satu menunya memuat database kelembagaan pelaku utama.

Kurangnya pembinaan dari penyuluh perikanan

Kelembagaan pelaku utama yang berkembang pada masyarakat perikanan tumbuh dengan adanya inisiasi dari penyuluh perikanan atau petugas teknis bidang kelautan dan perikanan. Pada tahapan pembentukan kelembagaan/kelompok bagaian terpenting adalah proses pembinaan setelah kelompok tumbuh dari keinginan pelaku utama yang merupakan tugas penyuluh perikanan.

Pada masa awal eksisnya penyuluh perikanan, menjadi hal yang berat untuk membina kelompok tanpa aturan yang jelas serta banyaknya energy dan perhatian untuk mengobarkan semangat penyuluh perikanan yang baru terbentuk. Kita berharap banyak setelah mengetahui penyebab melemahnya fungsi kelembagaan pelaku utama ini, akan dapat segera menemukan obatnya dan mengupayakan revitalisasi kelembagaan pelaku utama yang dilaksanakan oleh pelaku utama sendiri.

Adanya kelompok yang polivalen

Kegiatan perikanan pada akhirnya akan dihadapkan usaha yang komersial atau bisnis. Sifat perikanan yang memiliki kecenderungan bernilai invesatasi tinggi menuntut adanya keseriusan pelaku utama untuk mengembangkan usahanya dalam kelompok. Pelaku utama yang memiliki usaha beragam (polivalen) akan kesulitan dalam mengembangkan komoditas perikanan serta focus pada pencapain target produksi atau keuntungan.

Perlu adanya pengertian yang jelas ketika pelaku utama secara sukarela membentuk kelembagaan (kelompok)  apakah memiliki usaha sampingan disektor lain dengan skala lebih besar, kalo demikian kita sarankan untuk mengembangkan usaha sector lain yang lebih besar, sedangkan usaha perikanannya didampingi oleh penyuluh perikanan dengan memberikan penyuluhan melalui media yang disamakan dengan masyarakat umum yang memiliki minat pada usaha perikanan. Bantuk penyuluhan dapat berupa penyebaran leaflet, brosur, buku panduan, pedoman, siaran radio dan penyuluhan massal.

Keberadaannya tersebar dan parsial

Tumbuh dan berkembang kelembagaan pelaku utama perikanan masih didominasi oleh usaha perikanan kecil yang dikelola masyarakat secara tradisional, lokasinya tersebar parsial dan kurang memiliki kompetensi antara satu usaha dengan usaha lainnya, dikelola dengan manajemen yang kurang baik serta sulitnya mengakses informasi, teknologi dan permodalan dan juga belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pengelolaan dan pembenahan kelembagaan pelaku utama perikanan sehingga diharapkan menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan anggotanya. Karakteristik kelembagaan dan bisnis perikanan yang demikian akan menyebabkan rendahnya daya saing produk perikanan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian permasalahan kelembagaan pelaku utama perikanan yang menjadi permasalahan selama ini perlu sebuah upaya yang ekstra dari semua pihak, baik pembuat regulasi, penyuluh perikanan, kelembagaan yang menangani penyuluhan dan seluruh stakeholder perikanan. Setelah terbitnya Keputusan Menteri KP No 14 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan menjadi harapan kita bersama untuk menata kembali kelembagaan pelaku utama perikanan sesuai dengan aturan yang ada.

Idealisme penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama menjadi isue penting yang menjadi titik perhatian adalah pada substansi prosesnya. Proses yang diharapkan adalah kelembagaan pelaku utama tumbuh dan berkembang atas dasar kepahaman dan keinginan dari diri pelaku utama itu sendiri. Proses penumbuhan yang diterjemahkan sebagai tahapan panjang pelaku utama memahami peran dan fungsi kelompok, keuntungan dan kerugian membentuk kelompok, serta pertimbangan lainnya layak untuk dijadikan titik kritis dalam penumbuhan kelompok yang tentunya akan berdampak besar terhadap tumbuh kembangnya kelompok itu sendiri dimasa yang akan datang.

Kita berharap ada iklim yang mendukung dalam proses penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama ini secara ideal sesuai dengan aturan yang ada. Kegiatan yang melibatkan kelompok sebagai sasaran antara sebaiknya menyeleksi dengan teliti kesiapan kelompok sasaran, termasuk upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama harus berdasarkan rekomendasi penyuluh perikanan yang ada diwilayah kerjanya.

Semoga idealism kita menjadi langkah awal yang baik dalam menata ulang kelembagaan pelaku utama perikanan yang mantap dan mandiri. ————– 0 0 0 ——————————-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s