RUANG LINGKUP KEGIATAN PENYULUHAN KORWIL SUMATERA


Koordinasi dan Sosialialisasi

Tujuan dari kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi kegiatan adalah terjadinya kesamaan pemikiran dan tindakan mengenai kegiatan penyuluhan yang dikembangkan oleh Pusat dan Daerah dalam mendukung program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peranan Penyuluh Perikanan di Wilayah Kordinasi Sumatera. Menyelaraskan persepsi dan komitmen pimpinan daerah terhadap pentingnya penyuluhan kelautan dan perikanan melalui intensitas komunikasi dalam bentuk koordinasi dan dialog serta meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antar instansi terkait. Pertemuan Koordinasi, yang dilakukan di tingkat Provinsi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau kelembagaan lain yang menangani penyuluhan. Koordinasi di Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mengumpulkan data ketenagaan, kelembagaan, sarana dan prasarana, penyelanggaraan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama, potensi perikanan dan kelembagaan pendukungnya.

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Perikanan.

Dalam upaya mendorong pelaksanaan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan menciptaka peran strategis terhadap pengembangan kemandirian pelaku utama/pelaku usaha diperlukan fokus terhadap penguatan kelambagaan penyuluhan yang menjadi wadah penyuluhan dan kegiatan penyuluhan. Upaya penguatan kelembagaan penyuluhan yang dimaksud adalah: 1) Mendorong revitalisasi kelembagaan penyuluhan perikanan yang mandiri dan terintegrasi dari tingkat Pusat, propinsi sampai ke kabupaten dan kota. 2) Merevitalisasi kelembagaan penyuluhan perikanan ditingkat kecamatan dan desa/unit kerja lapangan/kawasan sebagai basis kegiatan penyuluhan perikanan dan tempat bertemunya (home base) penyuluh perikanan dengan pelaku utama, pelaku usaha dan pelaku lainnya yang mendukung kegiatan penyuluhan perikanan 3) Memperkuat kelembagaan penyuluhan perikanan dan kelompok usaha perikanan dengan menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok/asosiasi usaha kelautan dan perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan hasil, pengolah garam, dan pengelola konservasi) sebagai basis utama kegiatan untuk membangun usaha bisnis perikanan berbasis industri perdesaan di suatu wilayah. 4) Mengembangkan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan sebagai modal sosial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, dan mengembangkan sistem kemitraan bisnis perikanan.

Meningkatkan kapasitas Penyuluh Perikanan (Pembinaan dan Pelatihan)

Dalam pengembangan kegiatan penyuluhan partisipatif peran penyuluh perikanan sebagai pendamping dan sebagai agen pembaharu sangat penting dan menentukan keberhasilan program. Untuk mencipatakan penyuluh perikanan yang profesional dan spesialis perikanan diperlu dikembangkan kemampuan kolaborasi berbasis kompetensi penyuluh Perikanan (PNS, swasta, dan swadaya) dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh perikanan, pelaku utama, dan pelaku usaha perikanan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme.

Menerapkan model-model Penyuluhan Perikanan Partisipatif

Pengembangan dan penataan model-model penyuluhan perikanan partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas materi penyuluhan, serta pengembangan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk mendorong akselerasi inovasi teknologi dalam rangka mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan dikawasan.

Kegiatan ini perlu didorong dengan upaya meningkatkan aksesibilitas dan penerapan inovasi teknologi terekomendasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan percontohan, dempond, demonstrasi cara/hasil, dan model penyuluhan lainnya.

Mendukung Pengembangan Kawasan Industrialisai Perikanan

Mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan melalui penguatan kelembagaan pelaku utama, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan pelaku utama perikanan dalam sistem bisnis perikanan hilir, penguatan posisi tawar, dan pengembangan kewirausahaan (enterpreneurship) dan koperasi, serta pencegahan terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam sistem bisnis perikanan. Membangun sistem komunikasi informasi bisnis perikanan dan inovasi dalam penyuluhan perikanan yang berbasis teknologi informasi. Meningkatkan mutu dan daya saing produk perikanan dengan berorientasi pada produk alami, antara lain melalui sistem perikanan terpadu. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam membangun kelompok yang mandiri dan bankable melalui upaya pendampingan. Meningkatkan aksesibilitas dan penerapan inovasi teknologi terekomendasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha melalui peran aktif penyuluh perikanan yang kompeten dan profesional.

Pengoptimalisasi pengumpulan Data Base (SIMLUHKP)

Pengumpulan data base, dengan data seperti potensi lahan (luas), kegiatan usaha kelompok baik tangkap, budidaya maupun pengolahan serta usaha lainnya,jenis komoditas ,jumlah kelompok usaha, jumlah Penyuluh Perikanan (PNS, PPTK, Swadaya) dan dilengkapi dengan nomor telpon genggam serta Koordinator Penyuluh Perikanan disetiap Kabupaten/Kota. Pemetaan Data, dari data-data yang telah erkumpul dari lapangan, maka dilakukan Pemetaan data tersebut sehingga akan lebih terlihat dengan jelas dan mudah. Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan data base, dengan data seperti potensi lahan (luas), kegiatan usaha kelompok baik tangkap, budidaya maupun pengolahan serta usaha lainnya,jenis komoditas ,jumlah kelompok usaha, jumlah Penyuluh Perikanan (PNS, PPTK, Swadaya) dan dilengkapi dengan nomor telpon genggam serta Koordinator Penyuluh Perikanan disetiap Kabupaten/Kota. Pemetaan Data, dari data-data yang telah erkumpul dari lapangan, maka dilakukan Pemetaan data tersebut sehingga akan lebih terlihat dengan jelas dan mudah. 1. Pertemuan Koordinasi, yang dilakukan di tingkat Provinsi dengan Bakorluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan,dengan mengikut sertakan Bapeluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Mengingat Regional Sumetera terdiri dari 10 Provinsi, maka pertemuan dilakukan dengan 3 kali pertemuan yaitu, Pertemuan pertama dengan peserta dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan kedua dengan peserta dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau dan Provinsi Lampung dan Pertemuan ketiga antara pertemuan ketiga dengan peserta dari Provinsi Bangka- Belitung, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. 2. Pertemuan Koordinasi Bulanan, yang dilakukan disetiap provinsi dengan peserta dari Bakorluh, Dinas Kalautan dan Perikanan Provinsi, Bapeluh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Koordinator Penyuluh Kabupaten/Kota dan PPTK. 3. Pembinaan ke daerah pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan prioritas daerah Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yaitu Muaro Jambi di Provinsi Jambi, dengan komoditas ikan Patin, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau dengan komoditas ikan Patin, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dengan komoditas ikan Patin dan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dengan komoditas Udang. Disamping itu daerah-daerah sasaran Minpolitan di masing-masing Provinsi juga akan dibina. 4. Pengumpulan data base, dengan data seperti potensi lahan (luas), kegiatan usaha kelompok baik tangkap, budidaya maupun pengolahan serta usaha lainnya, jenis komoditas, jumlah kelompok usaha, jumlah Penyuluh Perikanan (PNS, PPTK, Swadaya) dan dilengkapi dengan nomor telpon genggam serta Koordinator Penyuluh Perikanan disetiap Kabupaten/Kota. 5. Pemetaan Data, dari data-data yang telah erkumpul dari lapangan, maka dilakukan Pemetaan data tersebut sehingga akan lebih terlihat dengan jelas dan mudah. 6. Melakukan Koordinasi dengan kelembagaan daerah yaitu Pemda, Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan,Kehutanan, Dinas Koprasi, Dinas Perindustrian, BUMD baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota, dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Daerah dan Program lainnya. 7. Melakukan Kerjasama dengan para Pakar, Peneliti, Praktisi serta Orgasisasi Profesi dalam rangka peningkatan kapasitas para Penyuluh Perikanan ( PNS,PPTK dan Swadya). 8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyuluh Perikanan ( PNS, PPTK dan Swadaya), disamping itu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi dana Dekonsentrasi di Provinsi m aupun dana DAK di Kabupaten / Kota yang berhubungan dengan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 9. Membuat tulisan atau hand out yang berhubungan dengan kegiatan Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Wilayah Regional. 10. Pembuatan Laporan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan setiap 1 (satu) bulanan, 3 (tiga) bulanan dan Tahunan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s