Pembinaan Penyuluhan di Kab. Kuantan Singingi- Riau


DSC03334Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi diselenggarakan selama satu hari, 6 Maret 2013, bertempat di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi di Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Provinsi Riau. Jumlah peserta Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 30 orang yang terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak.

Narasumber dalam Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi Penyuluh Perikanan Regional Sumatera berjumlah 2 orang, yang terdiri dari:

  1. Bapak Joni, SP Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi
  2. Ir. Yansen Parlaungan,  Penyuluh Perikanan Madya pada Badan Sekretariat Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.

Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau difasilitasi oleh 2 orang fasilitaror dari Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: Jasrizal, SP dan Eka Satria, SP.

Setelah pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh hasil/capaian antara lain sebagai berikut:

  1. Bertambahnya pengetahuan dan sikap 30 orang Penyuluh Perikanan PNS, Swadaya dan PPTK tentang Paradigma Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
  2. Bertambahnya pengetahuan dan sikap 30 orang Penyuluh Perikanan PNS, Swadaya tentang program yang ada di Pusat Penyuluhan Kealutan dan Perikanan;
  3. Bertambahnya pengetahuan dan sikap 30 orang Penyuluh Perikanan PNS tentang Kebijakan dan Program Dinas Perikanan mendukung Penyuluhan Perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi;
  4. Terjalinnya koordinasi dan singkronisasi program penyuluhan yang dikembangkan oleh Pusluh KP dan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi;
  5. Bertambahnya pengetahuan Unit Percontohan Penyuluhan Perikanan Kawasan (UP3K).

Materi dari Dinas KP Kuantan Singingi

Tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta pendampingan dan fasilitasi dalam pengembangan bisnis perikanan.

Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656.03 KM2 , dengan 15 kecamatan dan 229 desa. Potensi perairan umum danau, bendungan, rawa dan sungai dengan total potensi 22.882.430 Ha yang tersebar di seluruh kawasan kuansing. Potensi budidaya yang meliputi  keramba dan kolam cukup banyak. Sapras perikanan cukup memadai Pos Penyuluhan Perikanan (bantuan pusat) dengan kelompok pembudiaya ikan  sebanyak 55 Kelompok, KUB Perikanan Tangkap11 unit, Poklahsar 13 unit dan pokwasmas 11 unitdengan total 1.714 KK (termasuk 645 orang pedagang ikan).

Produksi benih sekitar 8.481.548 ekor/tahun, produksi ikan budidaya  sebanyak 3.634.166 kg dan perairan umum 173 ton, dan tingat konsumsi 34,75 kg/kapita, sehingga masih ada kekurangan prosuksi sekitar  8.000 ton (69 %).

Struktur Organisasi Penyuluhan. Pembina kepala Dinas Perikanan, Penanggungjawab Kabid Bina Usaha  dengan pelaksana Kasi Penyuluhan yang di bantu 2 orang staf  dibantu koordinator penyuluh  dan PPL.

Fasilitasi penyuluh perikanan antara lain 1).Tunjangan Perjalanan Penyuluh ATK, 2). Penyuluh, 3).Perlengkapan kerja penyuluh, 4).Uang kerja Bimbingan (UKB), 5). BOP bagi yang PNS. Sedangkan jumlah Ketenagaan Penyuluh Perikanan terdiri dari 19 orang PNS, 2 orang CPNS, Kontrak Daerah 3 orang, PPTK 2 orang. Program penyuluh perikanan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi:

  1. Pertemuan bulanan
  2. Tofik of training
  3. Tofik of visit  (kunjungan kelompok,inspeksi lapangan, Anjangsan)
  4. Pembuatan rencana kerja
  5. Penyusunana monografi desa
  6. Demplot percontohan
  7. Mimbar saresehan
  8. Penyusunan makalah dan seminar
  9. Pendampingan makalah
  10. Supervisi

Materi Koordinasi Tugas dan Fungsi Penyuluhan Perikanan di Provinsi Riau

Dasar Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan,

  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
  3. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
  5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.

Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung-jawab danwewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Penyuluh Perikanan Terampil adalah Pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.Penyuluh Perikanan Ahli adalah Pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu

Permasalahan Penyuluhan di Provinsi Riau

  1. Kelembagaan penyuluhan bervariasi (belum ditetapkannya legislasi PERPRES ttg Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah sesuai dengan amanah pasal 18 UU No.16/2006
  2. Jumlah penyuluh perikanan terbatas
  3. Masihrendahnya kualitas pendidikan, keahlian dan ketrampilan penyuluh perikanan
  4. Sarana dan prasarana penyuluhan belum memadai

6. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas

Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kelautan dan perikanan,  untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Peran dan Fungsi Penyuluh Perikanan

  1. Melakukan kegiatan penyuluhan/pendampingan KPUP  sesuai dengan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan yang disusun berdasarkan Programa Penyuluhan Perikanan.
  2. Memfasilitasi proses pembelajaran KPUP
  3. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaanpelaku utama perikanan
  4. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama ke sumber informasi teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
  5. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam menumbuh-kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata-kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan.
  6. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
  7. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan
  8. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan:

  1. Tersedianya data wilayah kerja/binaan tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, masyarakat kelautan dan perikanan yang akurat dan terkini.
  2. Tersusunnya Programa Penyuluhan Perikanan didukung penggunaan data dasar yang kuat.
  3. Tersusunnya RKTP
  4. Mempunyai wilayah/kawasan binaan.
  5. Menumbuhkan kemandirian dan keswadayaan pelaku utama dan kelompok pelaku utama (pendampingan kelompok pelaku utama/usaha dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan, informasi teknologi/IPTEK)
  6. Meningkatkan produktivitas pelaku utama guna mewujudkan peningkatan percepatan target produksi sesuai visi KKP melalui pembinaan kelompok-kelompok pelaku utama yang mandiri.
  7. Kemampuan memecahkan permasalahan (problem solving) dan dinamika sasaran penyuluhan
  8. Tersedianya materi penyuluhan dengan fokus kepada teknologi yang mutakhir.
  9. Penerapan metoda/media penyuluhan
  10. Meningkatkan jejaring kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  11. Menumbuh-kembangkan kelembagaan bisnis perikanan
  12. Mendorong munculnya kehadiran tokoh-tokoh pembaharu  bisnis perikanan setempat melalui  perkembangan model-model penyuluhan partisipatif
  13. Memiliki spesialisasi dan kompetensi di bidang perikanan.
  14. Tersedianya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dari pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi dan Sinergi Tugas dalam Rangka Pembinaan Penyuluhan Perikanan Wilayah Regional Sumatera di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1)    Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

2)    Melalui kegiatan ini telah terjadi peningkatan pengetahuan 30 orang Penyuluh Perikanan PNS sebagai sasaran, berupa peningkatan pengetahuan dan sikap tentang: (a) Paradigma Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; (b) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; (c) Program Dinas perikanan mendukung Penyuluhan Perikanan;

3)    Dampak yang diharapkan terjadi pada peserta (Penyuluh Perikanan PNS) antara lain adalah: (a) Peningkatan efektivitas penyelenggaran penyuluhan kelautan dan perikanan guna mendukung sinergitas program pembangunan kelautan dan perikanan di Propinsi Riau; (b) Peningkatan  eksistensi dan kinerja penyuluh perikanan; dan (c) Peningkatan pengetahuan dan sikap peserta tentang teknologi di bidang kelautan dan perikanan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s