“PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERIKANAN”


091212102002_naikan_ikan

  1. 1.     Pendahuluan

Salah satu gagasan ekonomi yang dalam beberapa waktu belakangan ini cukup banyak mengundang perhatian adalah mengenai “ekonomi kerakyatan”. Di tengah-tengah himpitan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia, serta maraknya perbincangan mengenai globalisasi dan globalisme dalam pentas wacana ekonomi-politik dunia, kehadiran ekonomi kerakyatan dalam pentas wacana ekonomi-politik Indonesia memang terasa cukup menyegarkan. Akibatya, walau pun penggunaan ungkapan itu dalam kenyataan sehari-hari cenderung tumpang tindih dengan ungkapan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan cenderung dipandang seolah-olah merupakan gagasan baru dalam pentas ekonomi-polilik di Indonesia. Kesimpulan seperti itu tentu tidak dapat dibenarkan. Sebab, bila ditelusuri ke belakang, dengan mudah dapat diketahui bahwa perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum Indonesia memproklamkkan kemerdekaannya.

Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Perekonomian rakyat adalah sistem ekonomi tempat ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional. Seorang pengusaha konglomerat di Indonesia dia juga sebagai rakyat tetapi usahanya itu bukan ekonomi rakyat. Walaupun belum ada batasan mutlak tentang ekonomi rakyat, namun ada ciri-ciri umum pada ekonomi rakyat antara lain adalah :

a)    tidak terjadi gontokan bebas (free fight),

b)   tak ada monopoli, namun berdemokrasi,

c)    tak ada KKN,

d)    tak ada perkoncoan,

e)    tidak menipu Bank,

f)     tidak berutang di Luar negeri,

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Neoliberalisme, sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002). Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai saudara kandung neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme), juga tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Perlu saya tambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Giersch (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred Muller-Armack.

 

  1. 2.  Potensi Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Dalam mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Pedesaan, kita sangat beruntung memiliki potensi sumberdaya perikanan yang bisa menopang ekonomi yang kelola oleh masyarakat. Potensi tersebut berupa potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia tercatat sekitar 6,5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,03 juta ton pada tahun 2011 atau baru sebesar 77,38 persen, Potensi budidaya payau (tambak) mencapai 2,96 juta hektar dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar (23,04 persen). Untuk potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94 persen. sedangkan potensi budidaya air tawar seperti kolam pada areal seluas 541.100 ha, budidaya di perairan umum 158.125 ha dan mina-padi 1,54 juta ha dengan produksi yang dihasilkan produksi ikan secara nasional sebesar 6,28 juta ton pada tahun 2011.

 Jumlah produksi perikanan budidaya secara khusus di Sumatera antara lain untuk budidaya laut 2011 tercatat sebesar 4,682 ton, budidaya perikanan tambak sebesar 413,296 ton, Produksi perikanan sekitar 1,657,717 ton serta produksi budidaya di karamba sebesar 124,429 ton. Produksi tersebut berasal dari Sumatera berdasarkan data BPS pada Tahun 2011.

  1. 3.  Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Disektor Kelautan dan Perikanan

Menyimak berbagai kenyataan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesai dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Walaupun demikian, tidak berarti sama sekali tidak ada harapan. Dalam rangka mempercepat kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan, adalah kewajiban pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan dan komitmen yang lebih besar untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pemerintah menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Pro-poor, Pro-job, Pro-growth, dan Pro-enviroment.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggara sebesar Rp 7,07 triliun tahun 2013 (sebesar 1,8 triliun  tersebut akan berlokasi di 46 daerah).  Untuk bantuan modal sosial yaitu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp777 miliar. Program itu terdiri dari Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Untuk program PUMP yang sudah direalisasikan pada tahun 2012, jumlah kelompok penerima program PUMP Perikanan Budidaya sebanyak 4.200 kelompok dengan nilai Rp. 243 milyar; PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 3.700 kelompok dengan nilai Rp. 370 milyar dan PUMP Pengolahan hasil perikanan sebanyak 1.500 kelompok dengan nilai sekitar Rp.75 milyar.

  1. 4.   Pendukung Keberhasilan Program di Lapangan

 Peran serta Penyuluh Perikanan menjadi key factor dan sangat menentukan, sehingga secara tidak langsung kinerja Penyuluh Perikanan berbanding lurus atau linier dengan meningkatnya taraf hidup kesejahteraan masyarakat pelaku utama perikanan. Kinerja penyuluhan perikanan mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berbasis indutrialisasi perikanan kedepannya berorientasi kepada penyuluhan selalu berusaha mencapai outcome yang ideal, sesuai dengan kondisi nyata, dimana berbagai program dan kegiatan  penyuluhan  yang berguna bagi kehidupan masyarakat pelaku utama perikanan dilakukan secara terus menerus, dan didasarkan pada kebutuhan pelaku utama perikanan tersebut. Ketenagaan penyuluh perikanan yang ada  penyuluh PNS sebanyak 3.188 orang, Penyuluh Swadaya 3.312 orang, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak sebnayaj 1.400 orang, Tenaga Pendamping PUGAR sebanyak 192 orang.

Hasil yang selama ini telah dicapai dengan adanya peran penyuluh PNS, Swadaya dan PPTK

  1. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Utama Perikanan
  2. Tumbuhnya jejaring kerja pengguna dan penerima manfaat BLM-Kelautan dan Perikanan melalui Sistem Jaringan Informasi
  3. Tumbuhnya Keberdayaan dan Kemandirian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
  4. Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan yang saling menguntungkan
  5. Meningkatnya Produktifitas Bisnis Perikanan
  6. Terwujudnya Akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan ke Lembaga Keuangan, Informasi, Sarana Produksi dan Kelembagaan Lainnya terkait upaya yang Mendorong Perubahan Pola Kehidupan
  7. Tumbuhnya kelembagaan bisnis perikanan mendukung diversifikasi usaha perikanan atas kemampuan sendiri (kemandirian progresif )
  1. Kebijakan BPSDMKP kedepan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan,

Sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor : PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengembangan SDM KP. Tugas : Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan penyuluhan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan penyuluhan, lembaga, dan tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Tugas Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang SP3K, pasal (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Pasal (2)           Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Pasal (3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud           pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar,   akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh       yang diatur dengan peraturan menteri.

  1. Kondisi yang diharapkan dari penyuluh perikanan kedepan adalah:
  2. Penyuluh perikanan harus ahli penyuluhan dan spesialis bidang perikanan
  3. Wilayah kerja dominan dan potensial dalam pengembangan perikanan
  4. Melaksanakan tugas pokok pendampingan dan advokasi untuk pengembangan usaha perikanan
  5. Dalam melaksanakan tugas pendampingan, Penyuluh Perikanan adalah agent of change dan ujung tombak Program Prioritas Kemeneterian Kelautan dan Perikanan
  6. Penyuluh Perikanan sebagai Konsultan dan Mitra Sejati

Startegi untuk mencapai harapan tersebut ditempuh melalui upaya:

  1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan (Pelatihan Fungsional, Teknis, manajerial, kewirausaahaan, bisnis perikanan)
  2. Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
  3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana
  4. Cost Sharing Biaya Penyelengaraan Penyuluhan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan

Strategi KEGIATAN dalam pengembangan profesi penyuluh perikanan dibidang ketenagaan penyuluh perikanan

  1. Pendampingan oleh penyuluh (PNS,PPTK) pada program prioritas KKP dan   program Pro Rakyat PUMP,PUGAR;
  2.  Peningkatan kapasitas bagi 500 penyuluh Perikanan (PNS, PPTK dan Swadaya);
  3.  Penilaian Penyuluh Teladan 33 Propinsi;
  4.  Regulasi tunjangan Profesi Penyuluh.

Strategi KEGIATAN dalam pengembangan profesi penyuluh perikanan dibidang kelembagaan penyuluh

  1. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok Pelaku Utama/Usaha Perikanan;
  2. Pembinaan kelembagaan penyuluhan pemerintah;
  3. Penguatan Kelembagaan Komisi Penyuluhan Perikanan;
  4. Penguatan Kelembagaan Profesi Penyuluhan Perikanan;
  5. Peningkatan Peran Pembinaan Koordinator Regional Penyuluh di 6 Wilayah
  6. Regional meliputi Jawa I, Jawa II, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,  Maluku dan Papua Dengan Dukungan Penyuluh Pusat yang berada di Regional sebanyak 129 Orang.

Strategi KEGIATAN dalam pengembangan profesi penyuluh perikanan dibidang Penyenggaraan penyuluhan

  1. Gerakan Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA)  di 6 regional;
  2. Demplot penyuluhan di 6 regional di 15 lokasi percontohan;
  3. Penyusunan dan Pembuatan Materi Penyuluhan tercetak/tertayang;
  4. Penyuluhan Melalui media elektronik (Radio dan Televisi);
  5. Pembinaan Pos penyuluhan Perikanan di 80 lokasi prioritas;
  6. Temu karya Nasional Penyuluh di hari nusantara
  7. Operasional PLIK-MPLIK dan Media Center;

Pengalokasian sapras penyuluh perikanan tahun 2013

  1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Perikanan 500 bh;
  2. Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Koordinator regional penyuluh 2 bh;
  3. Pengadaan Peralatan Penyuluhan ( 500 shet  water Analysis Kit);
  4. Pengadaan Handset SMSGateway 500 bh Untuk penyuluh PNS;
  5. Pengadaan Buku agenda kinerja penyuluh 4.000 buku;
  6. Pengadaan jaket penyuluh 2.500 buah;
  7. SIMLUH KP

Diolah dari berbagai sumber

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s