Strategi Baru Pemberdayaan UMKM


GEMPITA MEDAN 2013Strategi Baru Pemberdayaan UMKM

Oleh Agustianto

Menurut data Departemen Koperasi tahun 2005, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sebanyak 42,4 juta unit usaha, menyerap 79 juta tenaga kerja, dan menyumbang hampir 57% PDB nasional (BPS 2003). Dari jumlah tersebut 99,9 % merupakan usaha mikro dan kecil. Jadi hanya 0,1 % yang merupakan usaha menengah. Ini menunjukkan betapa banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang harus diberdayakan. Apabila setiap unit usaha mikro dan kecil mampu difasilitasi dan diberdayakan untuk menciptakan 1 (satu) orang kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan baru, maka akan tercipta 40 juta kesempatan kerja baru. Ini artinya, jika kita mampu memberdayakan UMKM tersebut, berarti upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil secara signifikan.

Gerakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi perhatian pemerintah secara serius, tentunya bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Pencanangan Tahun keuangan mikro yang dilakukan President SBY pada tahun 2005 ini, harus direalisasikan secara nyata dengan berbagai upaya strategis. Hal ini agar pencanangan itu tidak sebatas retorika belaka.

Kebijakan pokok
Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif (conducive business climate) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (enabling environment) mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. Kedua, menciptakan sistem penjaminan (guarantee system) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Dan, ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar “feasible” sekaligus “bankable” dalam jangka panjang. (Gunawan Sumodiningrat, 2005)

Kebijakan dan strategi pertama pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kebijakan dan strategi kedua pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya “gap” antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral) yang merupakan aturan/mekanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema “kredit program” yang lebih banyak bersifat “dana hibah bergulir” kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Skema kredit program tersebut merupakan salah satu alternatif strategi untuk membiayai kegiatan UMKM dan koperasi (terutama usaha mikro) yang berkesan lebih cenderung untuk “mengabaikan” rigiditas kriteria 5-C yang diberlakukan kalangan perbankan.

Namun demikian, strategi dalam bentuk penciptaan dan penyediaan skema kredit program tersebut dalam jangka panjang tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pertama, dibutuhkan dana pemerintah yang sangat besar untuk menyediakan dana hibah bergulir tersebut sehingga setiap tahun akan memberatkan keuangan negara melalui APBN (baik bersumber dari dana rupiah murni maupun dana yang berasal dari hutang luar negeri). Kedua, pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas di tingkat masyarakat yang disebabkan oleh persepsi yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggunggjawabkan kepada pemerintah. Ketiga, skema kredit program tersebut cenderung tidak mendorong penerapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pembiayaan yang benar dan proporsional, yaitu melalui perbankan atau berbagai sistem dan mekanisme pembiayaan lainnya yang dikembangkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

Strategi baru
Memperhatikan permasalahan di atas, maka pemerintah perlu merubah strategi pembiayaan UMKM dari yang bersifat pemberian bantuan langsung kepada masyarakat (cash transfer) dalam bentuk hibah (grant) menjadi yang lebih bersifat penempatan dana (fund placement) di perbankan sebagai dana penjaminan (cash collateral) yang akan digunakan sebagai jaminan pengganti (substitute collateral) untuk menjamin kelangsungan operasionalisasi UMKM. Dengan dana penjaminan ini diharapkan perbankan akan terdorong untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMKM sesuai dengan “business plan” masing-masing yang telah dikalkulasi dan ditetapkan sebelumnya.

Secara finansial, kebijakan dan strategi penciptaan dan penyediaan dana penjaminan akan memberikan 2 (dua) keuntungan, yaitu pertama, pemerintah dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana APBN yang akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penempatan dana pemerintah sebagai “pos penjaminan” di rekening perbankan untuk menjamin penyaluran kredit dan mengganti kemacetan kredit UMKM (provisioning non performing loan). Kedua, penempatan dana penjaminan tersebut akan menciptakan “multiplier effect” yang sangat besar melalui dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit secara besar-besaran kepada UMKM. Dengan kata lain, kebijakan dan strategi tersebut akan menghasilkan “efektivitas fiskal” sekaligus “ekspansi moneter” yang mampu memberikan injeksi permodalan yang luar biasa besar bagi upaya pemberdayaan UMKM secara sistemik, profesional dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kebijakan dan strategi ketiga merupakan “tools” untuk mengefektifkan implementasi kedua kebijakan dan strategi sebelumnya sehingga secara manajerial pengembangan UMKM dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah manajemen modern. Kebijakan dan strategi penyediaan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) kepada UMKM dan selama ini telah banyak dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga melalui berbagai program/proyek yang bersifat bina usaha ekonomi.

Disamping itu, pemerintah melalui kesepakatan bersama antara Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Bank Indonesia telah pula membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank yang disebut KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Pembentukan KKMB dimaksudkan untuk lebih mendorong implementasi bantuan teknis dan pendampingan kepada UMKM dan Koperasi. Melalui Satgas KKMB diharapkan akan tercipta dan tersedia konsultan/pendamping (KKMB) yang akan memfasilitasi kemitraan usaha antara UMKM, dan bank serta yang akan membantu pengembangan UMKM secara manajerial.

Diharapkan dengan operasionalisasi KKMB maka berbagai usaha mikro yang tumbuh dan berkembang dalam jangka pendek akan dapat dibina secara manajerial agar lebih “feasible” dan dapat dibina secara finansial agar “bankable” serta dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dalam jangka panjang.

Secara konseptual, peran KKMB sangat strategis sebagai fasilitator sekaligus mediator pengembangan UMKM yang secara operasional diperlukan untuk meningkatkan daya serap UMKM terhadap business plan kredit perbankan ke sektor usaha yang produktif. Dalam konteks personil, KKMB akan diisi oleh para konsultan/pendamping yang ada di berbagai departemen teknis, dunia usaha swasta, lembaga pengembangan swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian. KKMB ini perlu dukungan dari pihak pemerintah melalui instansi sektoral yang selama ini telah melakukan program pendampingan.

Secara operasional, KKMB berfungsi sebagai pendamping UMKM dalam mengelola usahanya dan berupaya untuk bagaimana menghubungkannya dengan perbankan. KKMB dalam melaksanakan tugasnya setidaknya memiliki 3 (tiga) lingkup pekerjaan dalam proses konsultasinya, yaitu pertama, aspek administratif yang meliputi aktivitas penyusunan sistem administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, proyeksi cashflow, proposal kelayakan usaha dan sebagainya. Kedua, aspek legalitas yang melputi penyiapan ijin usaha, kontrak kerjasama dan advokasi. Ketiga, aspek pemasaran dan teknis yang meliputi informasi dan akses pasar, database supplier, informasi teknologi, software-hardware dan sebagainya. Ketiga aspek tersebut merupakan batas minimal operasionalisasi KKMB sehingga lingkup operasional KKMB mungkin bisa berkembang lebih luas seiring dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan UMKM sebagai mitranya.

Empat program

Dalam Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro. Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Program ini berupaya mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM pada berbagai tingkat pemerintahan.

Sasaran program ini adalah berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya rata-rata skala usaha, meningkatnya mutu layanan perijinan/pendirian usaha, mantapnya landasan legalitas UMKM, serta meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program UMKM.

Program aksi pengembangan sistem pendukung usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM terhadap sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan skala usahanya. Dengan sasaran program adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, permodalan, pasar, manajemen, teknologi, dan informasi, insentif usaha serta meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM dan meningkatnya jangkauan lembaga keuangan.

Program aksi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatnya daya saing UMKM. Selama ini para pelaku UMKM masih mengandalkan comparative advantage (resource-based) mamun belum competitive advantage yang berdasarkan penambahan nilai (value added). Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya unit usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk-produk unggulan UMKM sesuai dengan potensi daerahnya dan menjadikan UMKM yang feasible menjadi bankable.

Program aksi pemberdayaan usaha skala mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya ketrampilan pengelolaan usaha, dan terselenggarannya kepastian, perlindungan, serta pembinaan usaha. Lembaga-lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada sudah terbukti cukup mampu melayani kebutuhan permodalan pelaku UMK, namu perluasan kegiatan usahanya terhambat oleh lemahnya dukungan finansial dan kurangnya kebijakan publik yang dapat meningkatkan efektifitas dan peran LKM tersebut.

Sebagai salah salah satu implementasi program aksi tersebut yaitu berupa pelaksanaan Gelar Karya UMKM pada tanggal 24-27 Februari 2005. Kegiatan tersebut juga akan diteruskan di setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2005. Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan bazaar intermediasi lembaga keuangan dimana para pelaku UMKM bisa bertransaksi langsung dengan lembaga pembiayaan dalam rangka mengatasi masalah permodalan.

Berbagai langkah ini merupakan salah satu upaya nyata untuk lebih menggairahkan perkembangan UMKM sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, sangat diperlukan keberpihakan total pada ekonomi rakyat kecil oleh kalangan eksekutif maupun legislatif untuk mengambil berbagai langkah-langkah terobosan seperti di bidang dana yang pada saat ini sebenarnya cukup melimpah. Dunia perbankan nasional saat ini dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) hanya sekitar 55 persen menampung dana milik masyarakat, saat ini lebih dari Rp 200 triliun yang menjadi tidak produktif (mubazir) karena tidak disalurkan ke sektor riil/UMKM. Dana itu bahkan di tempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) yang sangat memberatkan negara/rakyat karena beban bunga sangat besar yang harus ditanggung rakyat melalui APBN.

Keterangan Penulis:Penulis adalah Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana PSTTI Ekonomi dan Keuangan Syariah UI, Pascasarjana Islamic Economics and Finance Univ.Trisakti, Magister Manajemen Keuangan dan Bank Islam Paramadina dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s