Penyuluh Perikanan perlu mendukung pencegahan Ilegal Fising dan Pelestarian Lingkungan


Indonesia di mata dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola perikanannya dengan baik. Berdasarkan analisa pada tahun 2004 (Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2009), diperoleh estimasi sebagian kerugian ekonomi akibat illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU Fishing) di perairan di Indonesia pada tahun 2004 sekitar Rp. 11.944.000.000 per kapal per tahun dari kapal berbendera asing dan nelayan lokal yang terdiri dari tangkapan dari pukat ikan di Laut Arafura, pukat ikan di Selat Malaka, pukat udang, pukat cincin pelagis besar, dan rawai tuna. Dari data kasus illegal fishing di Indonesia tersebut, tersirat pentingnya langkah penanganan dan preventif atau pencegahan guna mengurangi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk itu, peranan penyuluh perikanan sebagai agent of change yang menjadi penting dalam mengurangi kerugian yang lebih besar bagi negara.

Keberadaan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pembangunan kelautan dan perikanan ditengarai dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku negatif masyarakat nelayan serta menumbuhkan kesadaran dan perilaku konservatif untuk kelestarian dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Proses penyadaran tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, sehingga konsep penyuluhan bagi nelayan untuk mengurangi kerugian negara akibat IUU fishing melalui meningkatkan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku nelayan dalam pemakaian alat tangkap yang bertanggungjawab simpul penting untuk kesejahteraan generasi bangsa.

Selain itu eran Dalam Konservasi Sumberdaya Pesisir Penyuluh perikanan adalah key point bagi keberadaan sumberdaya pesisir, khususnya dalam membina perilaku konservasi terumbu karang (coral reefs), bakau (mangroves), lamun (sea grass) serta biota laut lainnya. Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2009, perkiraan jumlah hutan mangrove yang ditebang mencapai 2.649,6 Ha s/d 4.636,8 Ha per tahun dan umumnya dijadikan bahan baku pembutan arang bakau atau dijual dalam bentuk gelondongan ke Singapura dan Malaysia. Kerusakan tutupan terumbu karang di Indonesia berdasarkan data Puslit Oseanografi 2004, terdapat 40 persen tutupan karang yang rusak di Indonesia dan hanya sekitar 29 persen saja dalam kondisi baik.

Tuntutan kepadaAA2 perbaikan dan konservasi sumber daya pesisir menjadi urgensi tugas seorang penyuluh perikanan dalam melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya pesisir untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan secara nasional pada umumnya. Untuk itu, upaya meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir dan mengubah perilaku mereka dari destruktif menjadi konstruktif dan preventif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hakhaknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dampak dari ratifikasi UNCLOS ini adalah keharusan Indonesiauntuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Kompleksitas permasalahan di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara 90 persen dilakukan dari laut, ditambah dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya dan terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan dan harus mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluh perikanan memegang peranan penting bagi pertahanan dan keutuhan negara persatuan Indonesia, yakni sebagai motivator, dinamisator dan mitra sejati bagi masyarakat di pulau-pulau perbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar dan perbatasan. Pendekatan penyuluhan dilakukan guna meningkatkan keterampilan mereka dengan kemampuan teknis perikanan dan membuka peluang akses pasar produktif serta mencari investor asing untuk penanaman modal di sektor usaha perikanan, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan

kesejahteraan mereka dan secara psikologis m kebutuhan pangan penduduknya. Untuk itu, kebijakan (pemantapan) ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan nasional. Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan.

Salah satu contoh peran penyuluh dalam menanggulani illegal fishing dan pelestarian lingkungan adalah para penyuluh yang berada di Kabupaten Purwakarta. Penyuluh bersama dengan kelompok “Matahari” dengan bimbingan penyuluh perikanan Bapak Asep Apipudin, S.Pi. Kegiatan penyuluhan dalam menanggulani illegal fishing melalui kegiatan pertemuan kelompok, lomba Gempita, Bersih Pantai dan Kegiatan Penyuluhan lainnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s