Lobster, Kepiting, dan Rajungan Bertelur Dilarang Ditangkap


816550_12-g40242Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan percepatan terhadap perlindungan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, salah satu yang terbaru adalah membuat aturan pelarangan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) yang sedang bertelur dan benih dari komoditas ekonomis tinggi ini dengan pemabtan ukuran yang jelas. Latar belakang dari terbitnya aturan ini adalah karena populasi ketiga komoditas ini terus mengalami penurunan yang drastik dan mengkhawatirkan kalau tidak ada regulasi yang mengatur upaya pemanfaatannya.

Pada aturan ini sangat jelas bahwa sesuai dengan pasal (2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur. Pada pasal ini Kementerian kelautan dan Perikanan sangat focus untuk menjaga populasi benih Lobster, Kepiting dan Rajungan agar induk sedang bertelur tidak dijadikan komoditas komersial walaupun kita tahu untuk harga rajungan, kepiting dan lobster yang sedang bertelur dibeberapa tempat harganya sangat mahal dan sangat berbeda dengan yang tidak bertelur. Kita sangat bersyukur apabila ada rumah makan atau restoran yang tidak menerima kepiting, rajungan dan lobster bertelur.

Bagi upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, langkah ini perlu diapresiasi serta dilevel kebijakan perlu penegakan yang serius. Implementasi pada tingkat lapangan menjadi kendala terberat, mengingat usaha budidaya kepiting dan lobster yang sedang berkembang pesat akan mengalami kendala. Sentra-sentra budidaya kepiting dan lobster akan mengalami kesulitan besar, apalagi benih yang digunakan masih diambil dari tangkapan alam dengan ukuran yang belum sesuai dengan peraturan Mentri KP Nomor 01 Tahun 2015. Usaha yang paling kena dampak dari penerbitan Permen KP Nomor 01 Tahun 2015 ini adalah usaha budidaya kepiting soka (kepiting lunak). Budidaya kepiting soka 100 persen masih menggunakan benih hasil tangkapan alam dengan ukuran 100 gram atau sekitar 10 cm, sehingga masih akan sulit sekali untuk mengembangkan usaha kepiting soka apabila benih tidak tersedia. Untuk usaha kepiting soka, yang paling memungkinkan dengan mengusahakan ukuran yang sesui dengan aturan yakni benih kepiting diatas 15 cm. Usaha lain yang kan terganggu yaitu usaha penangkapan yang menjadi sasaran utama pelarangan ini. Secara terinci untuk pengaturan ukuran penangkapan komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan sebagaimana pada pasal 3, ayat (1). Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran:

  1. Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
  2. Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
  3. Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

Ayat (2) Cara Pengukuran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pada aturan ini kita juga diwajibkan mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan sumberdaya sesuai dengan pasal 4 pada aturan ini, bahwa Setiap orang yang menangkap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) wajib:

  1. melepaskan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
  2. melakukan pencatatan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Semoga aturan ini dapat menjadi pagar yang kokoh dalam upaya memulihkan sumber daya kelautan dan perikanan yang tentunya harus didukung oleh semua stakeholder yang ada termasuk pihak yang terlibat langsung. Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam permasalahan ini, secara sederhana ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan, antara lain:

  1. Secara persuasive melakukan sosialisasi mengenai aturan Permen Nomor 01 Tahun 2015. Langkah ini tentunya harus secara “halus” dilakukan oleh penyuluh, mengingat banyak sekali pelaku utama yang berusaha pada 3 komoditas ini dan rata-rata melanggar peraturan ini. Secara bertahap penyuluh dapat memberikan informasi yang benar dan membantu memberikan pemahaman yang jelas kepada pelaku utama/pelaku usaha untuk turut berpartisifasi mendukung kebijakan pemerintah. secara ekonomi akan menimbulkan berkurangnya pendapatan secara instan, akan tetapi dalam jangka panjang upaya ini akan memberikan penghidupan yang berkesinambungan.
  2. Mendorong pelaku utama/pelaku usaha untuk menyesuikan komponen produksi disesuikan dengan aturan ini. Untuk usaha budidaya penyuluh harus mampu merekomendasikan benih yang sesuai dengan atauran. Pada usaha penangkapan secara tegas harus ada upaya pengawasan penangkapan terhadap Lobster, Kepiting dan Rajungan yang sedang bertelur yang disertai dengan upaya penyadaran pentingnya keberlangsungan usaha.
  3. Penelitian dan Pengembangan pembenihan Lobster, Kepiting dan Rajungan akan terdorong untuk menjadi solusi terhadap permasalahan ini, dalam peran ini penyuluh harus secepat mungkin bisa memberikan informasi dan akses terhadap pelaku utama/pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan sehingga usaha yang dijalankan legal/tidak melanggar ketentuan.
  4. Mendorong usaha penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang lebih sehat, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan akan lebih efisien dan pelaku utama/usaha akan mendapatkan harga terbaik ini logika ekonomi yang selama ini nilai ekonomis kepiting, rajungan dan lobster hanya didapat oleh agen dan rumah makan/restoran.

Semoga aturan baru tentang PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.),  dan RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.) dapat memberikan manfaat yang baik untuk keberlangsunagan usaha perikanan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan di Negeri bahari yang kita cintai. untuk lebih jelasnya anda bisa mendownload pada link ini

 

Artikel ini merupakan pendapat sendiri tidak mewakili institusi apapun

Sumber: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s