Pembinaan Penyuluhan dalam Rangka Percontohan di Kab. Natuna


Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas bersama stakeholder terkait dalam rangka Percontohan Penyuluhan Perikanan di Wilayah Regional I (Sumatera) di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau merupakan kelanjutan dari Kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan “Pembesaran Ikan Kerapu pada Keramba Jaring Tanjap” di Pulau Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Kegiatan ini dibagi dalam beberapa kegiatan dengan spesifikasi kegiatan sebagai berikut:IMG-20151117-WA0026

Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Natuna

Untuk meningkatkan dan menyamakan persepsi mengenai kegiatan penyuluhan secara umum dan khususnya kegiatan percontohan penyuluhan perikanan yang sedang berjalan. Koordinasi tanggal 10 November 2015 disambut baik oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Ir. Wahyunugroho, MA. Tim Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP menyampaikan beberapa hal mengenai pengembangan penyuluhan Perikanan:

  • Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan sangat penting untuk didukung oleh kegiatan penyuluhan yang kondusif
  • Terbatasnya ketenagaan penyuluh perikanan sebagai dampak OTDA dan presepsi urgensi Penyuluhan Perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kelautan dan Perikanan
  • Percepatan pemenuhan ketenagaan Penyuluh Perikanan melalui sistem rekruitmen daerah yang mengalami banyak kendala dengan indikasi banyaknya formasi penyuluh yang diambil tetapi tidak sebanding dengan jumlah penyuluh PNS baru yang memiliki SK Fungsional penyuluh perikanan.
  • Penempatan wilayah dan mekanisme kerja yang mengikuti pola penyuluhan perikanan (polivalen) menyulitkan penyuluh perikanan dalam pelaksanaan tugas. Mekanisme ini juga menjebak penyuluh perikanan agar dapat secara maksimal bekerja dengan spesialisasi tenis dan keahlian penyuluhan.
  • Mendorong pemerintah daerah untuk mensinergikan kegiatan perikanan dengan pendampingan oleh penyuluh atau pendamping program, agar kegiatan dapat memberikan manfaat lebih besar dan lebih tepat sasaran.

          Koordinasi juga membahasas mengenai pengurusan kontrak kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kontrak pengadaan diperlukan pemeriksa barang dari Instansi Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Pengadaan barang dan jasa kegiatan percontohan sesuai dengan aturan harus masuk kedalam aset daerah walaupun langsung diserahkan kepada Pelaku Utama (Kelompok). Berdasarkan hasil koordinasi petugas pemeriksa barang di ajukan an. Bapak Habibi, S.Pi salah satu staff d DKP Natuna.

            Pada saat koordinasi disampaikan permohonan kepada Kepala Dinas KP Natuna agar dapat membuka acara sosialisasi dengan pelaku utama perikanan di Pulau Sedanau Kecamatan Kelurahan Bunguran Barat. Pada kesempatan tersebut Kadis menyambut baik kegiatan dan mengapresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP bersama dengan Dinas KP Natuna, Kadis berharap kegiatan ini terus dikembangkan dan dapat disinergikan dengan Program Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Perbatasan.

 Pertemuan dan Pembinaan Penyuluh Perikanan (CPNS dan PPB)

Penyuluh Perikanan di Kabupaten Natuna masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kapasitasnya. Diperlukan pendampingan khusus untuk meningkatkan motivasi dan keseriusan dalam bekerja. Penyuluh Perikanan Kabupaten Natuna terdiri dari 5 orang CNPS dengan formasi calon penyuluh perikanan, 2 orang PPB Program Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) Bidang Budidaya dan Perikanan Tangkap dan 10 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Program Khusus.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kepala Seksi Penyuluhan Perikanan, Ibu Hazriani, S.Pi yang menginformasikan bahwa PPB belum aktif, atas dasar komunikasi dengan Kabid Usaha Perikanan dan Kasie Penyuluhan Perikanan Akhirnya bisa dibuatkan SPMT oleh Kadis KP Natuna per tanggal 1 Agustus 2015 dan sudah terbangun komitmen dengan PPB agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pertemuan dengan penyuluh perikanan dimulai dengan perkenalkan Sistem Regional (Koordinator dan Liassion Officer) penyuluh perikanan regional Sumatera yang dilanjutkan dengan perkenalan penyuluh perikanan dan PPB. Beberapa hal yang berkembang dalam pertemuan pembinaan penyuluhan perikanan antara lain:

  • Belum semua tugas pokok dan fungsi penyuluh perikanan dipahami dengan baik oleh penyuluh perikanan. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi penyuluh perikanan agar penyuluh bisa mempelajari pada 1). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistim Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan; 2). Permenpan 19 Tahun
  • Calon penyuluh perikanan masih kesulitan mendapatkan dukungan untuk menjadi penyuluh PNS yang memiliki SK Fungsional sehingga perlu mendapatkan pembinaan yang berkesinambungan dari Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP selaku instansi pembina, seningga perlu dilakukan pendampingan dari mulai alokasi untuk mendapatkan latihan dasar, penentapan SK PNS oleh BKP dan Penetapan SK Fungsional Penyuluh Perikanan oleh BKD.
  • Penetapan wilayah kerja penyuluh perikanan sesuai dengan beban pekerjaan diterjemahkan oleh pihak Dinas KP menjadi 3 orang penyuluh per Pulau/kecamatan pengembangan perikanan/potensi.
  • Pada pertemuan pembinaan dan koordinasi tersebut di tetapkan juga Koordinator Penyuluh Perikanan an. Sdr Zuraidah, S.Pi yang bertugas mengkomunikasikan kegiatan penyuluhan lebih intensif dengan pihak DKP dan Pusat Penyuluhan dan Pembedayaan Masyarakat KP, KKP sekaligus dibuat jejaring informasi melalui what apps dengan Admin Koordinator Penyuluh Perikanan.
  • Hasil pertemuan tersebut menyepakati untuk laporan penyuluhan akan diselesaikan pada tanggal 13 November 2015 dan langsung dibawa ke Jakarta pada tanggal 14 November 2015 agar dapat segera dilakukan pencairan honorarium.
  • Untuk mendukung program Percepatan Program percepatan wilayah perbatasan disepakati persiapan awal untuk menyiapkan pelaku utama melalui kegiatan identifikasi kelembagaan kelompok dan masyarakat perikanan sesuai dengan kuisioner yang sudah disiapkan.

Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan

Pertemuan Sosialisasi Percontohan Penyuluhan Perikanan dilaksanakan pada Hari Kamis, 12 November 2015 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Camat Bunguran Barat di Pulau Sedanau. Hadir pada sosialisasi tersebut (1). Camat Bunguran Barat, (2). Danramil 03 Bunguran Barat, (3). Kapolsek Bunguran Barat, (4). Kepala Kanator KUA dan UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bunguran Barat, (5). Kepala Bidang Usaha Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Ka. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kec. Bunguran Barat. Peserta yang hadir pada kesempatan tersebut sebanyak 50 orang berasal dari perwakilan pelaku utama, penyuluh perikanan dan UPTD Kecamatan Bunguran Barat.

            Sosialisasi dimulai dengan pembukaan kegiatan oleh yang mewakili Kepala Dinas KP Kab. Natuna dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan, Ir. Nurleha dengan sebelumnya disampaikan sambutan dari Camat Bunguran Barat dan Liassion Oficer Penyuluh Perikanan Regional I Sumatera.

Pada sambutan Camat Bunguran Barat menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah menempatan kegaitan percontohan di Kecamatan Bunguran Barat, tidak lupa menyampaikan masukan kepada BPSDMPKP perihal permasalahan pelaku utama di Kabupaten Natuna khususnya di Pulau Sedanau dan Pulau Tiga yang mengalami penurunan ekonomi dan berdampak langsung pada sekitar 5000 pelaku utama dilapangan yang usaha tergantung pada komoditas ikan napoleon. Ikan Napoleon merupakan ikan langka yang dilindungi menurut organisasi perlindungan satwa CITES dan masuk pada apendiks II artinya komoditas ikan ini tidak boleh diperdagangkan.

Merespon permasalahan yang disampaikan oleh Camat Bunguran Barat dan Pelaku Utama di Pulau Sedanau LO Penyuluh Perikanan Regional Sumatera menyampaikan bahwa percontohan ini merupakan alternatif komoditas budidaya ikan air laut yang bisa menjadi langkah awal/inisiasi untuk alternatif budidaya ikan napoleon. Keluhan pembudidaya ikan akan disampaikan juga pada para pemangku kebijakan di KKP dan akan terus disampaikan pada kegiatan terkait.

Penyuluhan dan Pembinaan Nelayan Lubuk Lumbang

Pertemuan dengan Rukun Nelayan Desa Pering Kecamatan Bunguran Timur dilaksanakan pada hari Jumat, 13 November 2015 di sekretariat kelompok. Rukun nelayan Lubuk Lumbang diresmikan pada tahun 2015 dengan 120 orang anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan yang beranggotakan 10-15 orang. Bapak Herman, (085272828573) sebagai ketua kelompok menyampaikan beberapa informasi antara lain:

  • Sejak tahun 2012 kelompok Rukun Nelayan telah mengembangkan upaya-upaya konservasi melalui kegiatan rehabilitasi hutan bakau, dan penyelamatan terumbu karang melalui pengawasan sumberdaya perikanan dari upaya-upaya tindakan destruktif fishing (pengeboman, pengunaan potasium).
  • Ruku Nelayan Lubuk Lumbang menghenadaki status legalitas sebagai kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan (POKMASWAS) agar memiliki akses yang legal serta memudahkan koordinasi dilapangan.
  • Kelompok Nelayan Lubuk Lumbang berencana untuk mengembangkan usaha budidaya kepiting bakau yang lebih ramah lingkungan sebagai upaya mencarikan alternatif usaha budidaya naopeon yang dilarang.
  • Perwakilan kelompok nelayan Lubuk Lumbang BP. Taufik menanyakan solusi bagi pemecahan masalah ikan napoleon yang tidak bisa dijual belikan serta berbengaruh besar pada ekonomi masyarakat natuna.
  • Untuk merespon penyampaian ketua Rukun Nelayan Lubuk Lumbang, Liassion Officer Penyuluh Perikanan Regional Sumatera menyampaikan informasi mengenai tiga pilar (Visi) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KEDAULATAN, KEBERLANJUTAN, KESEJAHTERAAN) yang harus dipahami oleh pelaku utama (nelayan), serta beberapa hal, antara lain:
  • Ucapan terima kasih kepada kelompok Rukun Nelayan Lubuk Lumbang (ketua kelompok) yang telah mampu menjaga dan melakukan rehabilitasi sumberdaya perikanan, khususnya hutan mangrove menjadi lebih rapat dan tutupan lahan hampir sempurna. Kelompok telah mampu menekan terjadinya perusakan hutan mangrove untuk pembuatan arang dan bahan bangunan melalui upaya penegakan hukum dan koordinasi dengan pemerintah daerah, merupakan langkah maju dan perlu mendapatkan apresiasi.
  • Penyuluh perikanan mendukung keinginan kelompok untuk mendapatkan legalisasi kelompok masyarakat pengawas sumberdaya perikanan. Penyuluh Perikanan akan menidaklanjuti untuk mendorong kelompok (pengukuhan) mendapatakan pengakuan legal berdasarkan peraturan, sesuai dengan Kepmen KP nomo14 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Utama Perikanan.
  • Untuk masukan mengenai alternatif pengembangan komoditas ikan napoleon, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP memiliki kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan “Pembesaran Ikan Kerapu pada Keramba Jaring Tancap”di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
  • Diperlukan pendampingan/penyuluhan/pemberdayaan oleh penyuluh perikanan yang secara rutin dapat berkoordinasi, memberikan motivasi dan bertindak sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan usaha kelompok dan pemberdayaan masyarakat pesisir desa pering secara keseluruhan.

            Kesimpulan dari kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, Singkronisasi dan Sinergitas bersama stakeholder terkait dalam rangka Percontohan Penyuluhan Perikanan di Wilayah Regional I (Sumatera) antara lain:

  1. Penyuluh perikanan yang ada di kabupaten Natuna berjumlah 16 orang (12 PPB dan 4 orang CPNS belum memilki SK Fungsional Penyuluh Perikanan). Kondisi penyuluh setelah pembinaan dari LO dan Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP dari Bulan Agustus sudah siap untuk diarahkan mendampingi program. Untuk memudahkan koordinasi telah ditunjuk Sdr. Zuraidah dan telah dibuat group What apps (HP. 081270138202).
  2. Untuk mendorong kesiapan kelompok menerima program dari KKP, melalui penyuluh perikanan akan dipetakan katagori kelompok dan status administrasi yang dimiliki. Bulan November akan diadakan pendataan langsung oleh penyuluh perikanan sesuai dengan kuisioner yang sudah disediakan oleh Pusluhdaya KP.
  3. Kegaiatan percontohan penyuluhan perikanan telah berjalan, dengan komoditas kerapu sunu dan kerapu ketarap. Percontohan dilaksanakan di kelompok Sinar Laut di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
  4. Permasalahan Pelarangan perdagangan ikan napoleon sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi masyarakt pesisir di Kabupaten Natuna, sehingga harus dicarikan alternatif yang kongkrit bagi permasalahan tersebut, terutama terhadap ikan napoleon yang masih dipelihara.
  5. Diperlukan pendampingan dan pengawalan agar penyuluh CPNS yang ada bisa ditingktakn statusnya menajdi penyuluh PNS Fungsional Penyuluh perikanan, melalui jalur koordinasi dan komunikasi dengan Pusat Penyuluhan KP dan BKD Kabupaten Natuna.
  6. Untuk meningkatkan kinerja dan semangat para penyuluh diperlukan pembinaan yang secara rutin dan mendistribusikan kegiatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing penyuluh, serta mendorong penambahan oprasional penyuluh karena selama ini operasional penyuluh belum tersedia secara khusus.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s