POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN KEBUPATEN SARMI


Picture 004Sebagaimana daerah-daerah Papua pada umumnya,Sarmi dikarunai kelimpahan sumber daya alam yang berlimpah sehingga masyarakat di Kabupaten Sarmi sangat bergantung pada kemurahan alam. Selain memiliki potensi hutan yang besar, Sarmi juga memiliki kawasan pesisir yang kaya akan sumberdaya perikanan dan kelautan. Ada banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi harapan pengembangan ekonomi. Salah satu wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Sarmi adalah Pulau Liki. Pulau ini masuk dalam gugusan kepulauan Kumamba yang terdiri dari Pulau Liki, pulau Kosong, dan pulau Armo. Ketiganya dikelilingi oleh Samudera Pasifik. 

             Pulau Liki masuk dalam DistrikSarmi.Pulau ini memiliki titik dasar (TD) 079 dan titik referensi (TR) 079 dengan luasan pulau sekitar 13 km2.Jarak ke Pulau Liki dari Kota Sarmisekitar 65 km2 dengan waktu tempuh kuranglebih 45 menit menggunakan perahu cepat atau speedboat.Penduduk yang mendiami Pulau Liki berasal dari Suku Sobey. Penduduk masih mempertahankan kearifan lokal, dan marga-marga yang mempunyai hak ulayat atas Pulau Liki adalah marga Teno, Kiman, Weirau, Esries, dan Morsau. Nelayan Pulau Liki terkenal sebagai para pencari ikan tenggiri yang ulung. Namun saat ini belum ada upaya untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan. Nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional dan cenderung bertahan sebagai nelayan subsisten.

             Alasan paling utama adalah belum memadainya infrastruktur, pemasaran keluar daerah masih terkendala transportasi, dan juga keterampilan nelayan atau sumber daya manusia yang belum optimal. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengefektifkan produktifitas perikanan dan kelautan di Kabupaten Sarmi.  Laporan ini menggambarkan kondisi terkini serta proyeksi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Sarmi sebagai salah satu lokasi program Pembangunan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu Berbasis Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

             Kabupaten Sarmi memiliki potensi penangkapan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang 94.058 km dan luas laut 2.670 km2  yang terbentang dari distrik Pantai Barat, Sarmi Selatan, Sarmi, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Pantai Timur, dan Bonggo. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, fokus pengembangan pengelolaannya adalah melalui optimalisasi dan modernisasi armada dan alat  penangkapan ikan.

             Kawasan pesisir Kabupaten Sarmi termasuk dalam bagian dari kawasan pesisir utara wilayah Papua yang kondisinya cukup dipengaruhi oleh Angin Muson Tenggara yang terjadi pada bulan Juni – Agustus dan Angin Muson Barat Daya yang terjadi pada bulan Desember – Februari. Ditinjau dari kondisi kontur dasar laut dari garis pantai maka kondisi topografi pesisir Kabupaten Sarmi cenderung curam. Isodepth (garis khayal yang menghubungkan kedalaman perairan yang sama) yang terdapat di kawasan pesisir ini kurang dari 101 m yang ditemukan berjarak kurang lebih 200 meter dari garis pantai baik pada daratan utama maupun pada beberapa pulau seperti Pulau Liki, Wakde, Yamna dan Podena. Isodepth 1.000 meter ditemukan berjarak kurang dari 10 mil laut dan kedalaman 1000 meter baru ditemui kurang dari 12 mil laut. Ditinjau dari kondisi pasang surut permukaan air laut diketahui bahwa kecepatan arus rata rata maksimal terjadi pada saat pasang yaitu sekitar 2,2 knot arah 2500 dan pada saat surut 0,9 knot arah 900.

             Arus permukaan di perairan utara Papua, pada musim angin muson Barat Laut umumnya bergerak menyusuri garis pantai arah barat menuju Timur Papua, sebagian arus bergerak masuk keperairan Teluk Cenderawasih. Arus tersebut bergerak dengan kecepatan rata rata 38 cm per detik. Angin muson Tenggara diperkirakan arus bergerak dari arah Timur ke Barat. Kecepatan arus yang bergerak lebih besar dibandingkan dengan angin muson Barat Laut, yaitu sebesar 75 cm/detik. Selain menimbulkan arus yang kuat, maka angin muson Barat Laut dapat pula menimbulkan gelombang yang sangat besar.

             Sebagaimana pulau-pulau dibelahan Indonesia lainnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik, kecenderungan wilayah utara Papua dipengaruhi oleh aktivitas lautan Pasifik dan juga beberapa aliran sungai yang berada di sepanjang pesisir.  Potensi besar sumber daya ikan dan non ikan di wilayah ini telah lama dimanfaatkan secara tradisional. Salah satu contoh adalah Pulau Liki. Karena pengaruh adat yang sangat kuat, ada beberapa aturan adat yang melarang untuk mengambil hasil laut non ikan, seperti bia lola (Trocus niloticus), juga aturan yang tegas soal perusakan terumbu karang. Meskipun beberapa suku mengatur hak ulayat perairan laut, namun sekarang aturan adatnya mulai longgar dan tidak ada larangan bagi nelayan lain untuk mengambil ikan di zona yang masuk dalam wilayah adat.

             Dalam melakukan usaha penangkapan ikan, nelayan Pulau Liki masih menggunakan sarana yang masih bersifat tradisional dan nelayan-nelayan masih melakukannya dengan cara subsisten, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Model penangkapan seperti ini dilakukan secara turun temurun dan dengan alat tangkap yang sederhana. Kapal yang digunakan adalah jenis perahu dayung kecil. Sudah ada bantuan mesin tempel dengan kapasitas 5 GT namun bantuan tersebut tidak merata. Sementara itu alat tangkap yang digunakan adalah tombak, jaring insang, pancing ulur, pancing tonda. ini memiliki anak buah 38 orang. Mereka diberikan perahu dan alat tangkap, kemudian hasilnya ia kumpulkan dan di jual ke Kota Jayapura.

             Menurut Haji Loleng keberadaan KabupatenSarmi yang berada di pesisir bagian utara ini punya kekayaan akan hasil perikanan dan kelautan yang melimpah, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra industri kelautan, baik perikanan tangkap maupun potensi budidayanya. Akan tetapi,rendahnya produktifitas pembudidaya menjadi kendala karena kurangnya pengetahuan nelayan di bidang perikanan dan kelautan.  Namun pada umumnya, wilayah perairan laut di KabupatenSarmi menunjukan bahwa ada potensi perikanan yang sangat besar untuk dikembangkan.  Hingga saat ini Kabupaten Sarmi belum memiliki regulasi yang jelas mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian juga dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sarmi yang menjelaskan tentang kendala karena belum adanya penataan ruang yang jelas mengenai peruntukan pengembangan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Konservasi Laut.

             Sementara menurut arahan pengembangan peruntukan kawasan perikanan di Kabupaten Sarmi sesuai dengan RTRW 2013-2033, kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di wilayah perairan Pulau Liki, Pulau Armo, Yamna, Pulau Mengge, Pulau Yamna, Pulau Masi-masi, Pulau Anus, Pulau Sarmi, dan Kepulauan Yarsun Podena.  Sementara untuk kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan perikanan darat, diarahkan pada kawasan daerah aliransungai Apawer yang meliputi distrik Apawer Hulu dan Distrik Pantai Barat dan Perikanan laut, diarahkan di Pulau Yamna, Pulau Liki, Pulau Armo, dan Pulau Masi-Masi.

             Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyebutkan banyak kendala yang dihadapi di Kabupaten Sarmi, yakni belum berjalannya fungsi dan peran pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan,luas wilayah pengembangan usaha perikanan dan kelautan tidak sebanding dengan jumlah tenaga sumberdaya manusia (SDM), sehingga proses pendampingan di lapangan tidak optimal. Rendahnya produktifitas pembudidaya yang disebabkan kurangnya pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Persoalan lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi dibidang perikanan dan kelautan,tingkat pemasaran produksi yang tidak optimal, sertastruktur armada penangkapan yang masih didominasi skala kecil atau tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang rendah.Pelabuhan perikanan juga untuk saat ini sedang dalam tahap perbaikan dan belum bisa dimanfaatkan.

             Persoalan di Sarmi juga adalah konflik antara nelayan asli Papua dengan nelayan non-Papua yang sudah lama menetap di wilayah pesisir Sarmi. Bahkan pada saat kunjungan ke Sarmi akhir November 2015, informasi beredar telah terjadi perusakan perahu oleh nelayan haji Loleng, pengusaha ikan di Sarmi. Menurut pendamping dari Destrucive Fishing Watch Indonesia (DFWIndonesia), konflik pemanfaatan sumberdaya di perairan juga pernah terjadi antara nelayan dari Pulau Liki dengan nelayan dari distrik Sarmi. Pulau Liki memiliki batas wilayah pemancingan yang telah mereka sepakati sehingga apabila ada nelayan di luar Pulau Liki yang masuk ke wilayah penangkapan masyarakat Pulau Liki, maka masyarakat Pulau Likiakan menyuruh mereka kembali. Apalagi ketika itu pembagian perahu dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak merata bahkan sudah 2 tahun ini masyarakat Pulau Liki tidak lagi mendapatkan bantuan perahu dan mesin dari Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan masyarakat di KabupatenSarmi lainnya masih mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga masyarakat menjaga wilayah penangkapan mereka. Bila ada nelayan dari luar Pulau Liki yang mencari di sekitar wilayah penangkapan masyarakat Pulau Liki, maka nelayan tersebut akan disuruh kembali.

             Selain persoalan konflik nelayan, Kabupaten Sarmi yang mulai berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2002 itu, masih terkendala dengan masalah belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Ini menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan dan rumusan tugas pokok dan fungsi yang kurang jelas sehingga menghambat terlaksananya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

             Pada akhirnya hubungan kelembagaan antara unit kerja dan antar instansi menjadi tidak produktif. Permasalahan lainnya adalah proses yang ada dalam birokrasi pemerintahan daerah, banyak yang belum efisien. Proses kerja dalam birokrasi pemerintahan daerah KabupatenSarmi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu secara umum kualitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Sarmi belum dapat menunjang kinerja birokrasi yang efektif dan efisien.  Selain itu, masalah yang dihadapi juga adalah program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) pada umumnya belum disertai dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya. Serta, secara umum sistim akuntabilitas kinerja SKPD belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja setiap SKPD (RPJMD Sarmi 2012-2016).

             Fakta bahwa tidak bersinerginya satu instansi dengan instansi lain ini juga ditemukan ketika bertemu langsung dengan para pengambil kebijakan di SKPD terkait.Tata kelola pemerintahan yang buruk ini akan menjadi sandungan utama dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan kelautan perikanan dan keluatan di KabupatenSarmi.Ada indikasi bahwa politik lokal di Kabupaten Sarmi saat ini sedang tidak kondusif karena Bupati Kabupaten Sarmi sedang menghadapi masalah hukum sehingga pemerintahan juga belum berjalan dengan baik. Kelompok nelayan di Sarmi juga saat ini belum dioptimalkan. Sementara koperasi nelayan, baru satu yang terbentuk yaitu Koperasi Bina Bersama. Koperasi ini berencana akan mengolah hasil laut jadi terasi, dengan tujuan Jakarta dan Surabaya. Namun koperasi tersebut belum bisa beraktifitas karena terkendala dengan surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara izin yang keluar hanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Izin tersebut diperlukan ketika ada pemeriksaan di pelabuhan baik di Surabaya maupun Jakarta karena koperasi mengaku akan melakukan pengiriman dalam jumlah yang banyak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa koperasi ini belum berpengalaman dalam melakukan usaha ekonomi seperti penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan sehingga perlu dilakukan pelatihan dalam bentuk on the job training atau semacamnya sehingga mereka bisa menjadikan perikanan menjadi usaha utama dari koperasi.

             Rencana pembangunan pelabuhan laut dan juga tempat pelelangan ikan terpusat di distrik Sarmi yang merupakan ibukota Kabupaten. Selain itu pemerintah daerah setempat berencana membangun pelabuhan dibeberapa distrik, seperti pelabuhan pengumpan, di kampung Anus di Distrik Bonggo Timur,Pelabuhan Pulau Liki Distrik Sarmi,Pelabuhan Pulau Armo Distrik Sarmi, Pelabuhan Holmafen Distrik Sarmi Timur,Pelabuhan Pulau Yamna Distrik Pantai Timur, dan pelabuhan Wakde Distrik Pantai Timur Barat. Selain menggunakan tenaga diesel, di Kabupaten Sarmiterdapat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun pada tahun 2014 di Pulau Liki.

Iklan

One Comment Add yours

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s